Datangi Mabes TNI, PDI Perjuangan Sampaikan Nota Protes

Kamis, 25 April 2013 – 19:24 WIB
JAKARTA - Delegasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mendatangi  Mabes TNI Cilangkap Jakarta hari ini, Kamis (25/4). Tujuannya untuk menyampaikan nota protes Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Nota protes tersebut terkait dengan insiden penyerangan yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI AD terhadap satuan tugas dan staf partai di halaman gedung kantor DPP PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.

Delegasi yang terdiri dari Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Letjen Pol (Purn) Muhammad Nurdin, Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo, Mayjen TNI (Purn) Adang Ruchiatna dan Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah diterima Panglima TNI, KSAD, Kasum TNI, Kadispen TNI dan beberapa pejabat teras lainnya.

"Nota protes tersebut kami sampaikan karena tindakan oknum-oknum TNI AD tersebut telah melanggar jurisdiksi partai dan mengganggu kewibawaan partai," ujar Basarah di Jakarta, Kamis (25/4).

Dia menerangkan, DPP PDI Perjuangan meminta kepada pimpinan TNI untuk mengambil sikap tegas sesuai hukum yang berlaku atas tindakan oknum-oknum TNI AD tersebut.

Selain itu, sikap protes tersebut juga merupakan salah bentuk koreksi terhadap pembinaan personil di jajaran TNI. "Hal itu kami lakukan juga karena rasa cinta kami terhadap insititusi TNI yang harus kita jaga bersama kewibawaannya di mata masyarakat, baik dalam maupun luar negeri," ucapnya.

Pria yang duduk di Komisi III DPR tersebut menjelaskan dalam pertemuan itu, panglima TNI menyatakan menerima nota protes dari partai berlambang kepala banteng itu. Dia akan meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap personil TNI.

Sementara itu KSAD Pramono Edhie kata Basarah, menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan anak buahnya tersebut. Pramono menyatakan kesepuluh oknum TNI AD yang terlibat aksi kekerasan di kantor DPP PDI Perjuangan sudah ditahan.

Selain itu sambung Basarah, Pramono juga menyatakan lima dari kesepuluh oknum TNI AD tersebut akan dilakukan proses hukum di peradilan militer karena terindikasi melakukan tindak pidana.

"Dia (Pramono) juga mengaku heran, karena sebagai mantan ajudan Presiden Megawati mestinya para oknum TNI dari Yon Zikon 13 itu tahu bahwa tempat itu adalah kantor DPP PDI Perjuangan," kata Basarah. (gil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Korban WNI Di Gedung Runtuh Bangladesh

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler