jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengaku kaget mendengar kabar Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin menghentikan rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan.
Dia menyebut rencana menghentikan rekapitulasi tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi II DPR RI.
BACA JUGA: AKBP Budi Setiyono Pastikan Pleno PPK Pemilu 2024 di Rohul Berjalan Aman
“Ada informasi di daerah bahwa KPU pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan," kata Deddy dalam keterangan persnya, Minggu (18/2).
Caleg Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) itu mengatakan ada syarat yang bersifat force majeure atau terjadi bencana alam ketika KPU ingin menghentikan rekapitulasi.
BACA JUGA: Iptu Wahyudi Meninggal saat Bertugas Mengamankan Pemilu 2024
Deddy mengatakan penghentian rekapitulasi tidak bisa dilakukan atas alasan sistem Sirekap mengalami kendala.
"Sirekap itu bukan metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang, atau C1 manual,” kata pendiri Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia (KASBI).
BACA JUGA: Fraksi PKS: KPU Harus Evaluasi Data Real Count di Laman Website Resminya
Toh, kata Deddy, hanya di daerah terdampak saja yang dilakukan penghentian rekapitulasi apabila memang terjadi sesuatu yang bersifat force majeure.
"Ini, kok, kami dapat informasi bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia,” kata pria berkacamata itu.
Deddy menduga muncul rencana penghentian rekapitulasi suara demi kursi Ketua DPR RI yang akan ditempati parpol dengan perolehan suara tertinggi.
Diketahui, PDI Perjuangan dan Golkar saat ini bersaing sebagai parpol dengan suara tertinggi pada Pemilu 2024.
"Ada peluang kecil Golkar bisa didorong mendapat jumlah kursi terbanyak. Itu dugaan pertama yang banyak dibahas di bawah,” ungkap Deddy.
Selain itu, lanjutnya, muncul dugaan parpol yang dekat dengan penguasa di Istana hendak diloloskan ke DPR RI sehingga menyeruak rencan menghentikan rekapitulasi suara.
“Jadi kedua, ada kuat kecurigaan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu konstestan pemilu. Ada kabar, saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat,” kata Deddy.
Dia pun berharap KPU bisa mengklarifikasi kabar penghentian rekapitulasi suara agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan dugaan.
"Maka kami memohon KPU harus memberikan penjelasan tentang informasi adanya penghentian proses rekapitulasi ini,” pungkas Deddy. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Real Count KPU DPR RI Jatim VI: Perolehan Suara 2 Cucu Bung Karno & Arteria Dahlan, Ada Pulung
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan