jpnn.com, CIKARANG - Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf menyampaikan pernyataan keras soal aksi kudeta yang dilakukan kelompok KLB PD terhadap kursi ketum yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dede Yusuf menganalogikan kalau ada seseorang yang mau mengambil alih rumah maka pemilik rumah pasti akan melaporkan hal itu kepada pihak berwajib.
BACA JUGA: Hasil KLB Demokrat Sempat Ditolak Kemenkum HAM
"Ia coba ambil alih rumah kita dan mencetak sertifikat palsu, maka kita (DPP Partai Demokrat, red) akan melaporkan ke pihak berwajib," kata kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 itu di Cikarang, Jawa Barat, Senin (15/3).
Pemilik nama lengkap Dede Yusuf Macan Effendi itu memastikan segenap kader dan pengurus Partai Demokrat berkomitmen menjaga etika politik santun terhadap kepengurusan yang sah yakni di bawah kepemimpinan AHY.
BACA JUGA: Prof Salim Said Mendapat Informasi Penting dari Kubu KLB Demokrat, Oh Ternyata
Wakil Ketua Komisi X DPR itu mengaku tetap berpandangan positif serta optimistis pemerintah akan mengambil keputusan atas upaya kudeta partai ini dengan cara yang baik dan bijak, termasuk laporan hukum yang dilayangkan pencetus KLB Deli Serdang.
"Kita (DPP PD) tunggu sekarang bagaimana pihak berwenang termasuk Kemenkumham menyelesaikannya. Apakah mereka bisa menerima laporan palsu itu atau tidak," katanya.
BACA JUGA: Tembok Penjara Kalisosok Surabaya Dijebol, Khusnul Meradang
Sejauh ini dia juga tidak mendengar ada kader dan pengurus partainya yang menghadiri pertemuan ilegal KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
"Saya meminta sebagai Ketua DPP jangan teriming-imingi piti (uang) apalagi musim pandemi orang butuh, kan dengar kemarin banyak yang menerima sesuai harapan. Ini bahkan banyak yang mau balik lagi," katanya.
"Saya tidak mendengar ada dari kader mana pun termasuk di Kabupaten Bekasi yang mengirimkan orang. Kalau pun ada itu pasti oknum-oknum yang bukan pengurus. Di Jawa barat maupun daerah lain kita (pengurus PD) semua komitmen bahwa kita fatsun terhadap pengurusan yang sah yakni Ketua Umum AHY," katanya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM, mengaku sudah menginstruksikan kadernya untuk tidak menghadiri KLB Deli Serdang sesuai instruksi DPP partai.
"Saya pastikan tidak ada kader Demokrat Kabupaten Bekasi yang menghadiri KLB ilegal itu karena bertentangan dengan aturan partai. Kita (Romli) tegas, ada yang berangkat langsung kita pecat dan dipastikan dicabut keanggotaannya," kata dia.
Romli menyatakan terpilihnya AHY sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 sudah sah sesuai aturan partai.
Pada Kongres V Partai Demokrat di Jakarta tahun lalu, AHY terpilih secara aklamasi dengan mendapat dukungan penuh seluruh peserta kongres.
"Saya berangkat ke kongres 2020 dan menjadi peserta pada kongres itu. Saat itu AHY terpilih secara aklamasi dan tidak ada satu pun peserta yang menolak. Jadi untuk apa lagi kepemimpinan AHY dipersoalkan, kan kita (pengurus PD) semua juga yang pilih," kata Romli. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Soetomo