jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai terbuka kemungkinan partai politik tertentu melihat adanya peluang dari deklarasi Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk kepentingan politik sesaat.
Parpol tersebut bisa saja kemudian memanfaatkan KAMI untuk mendesak pemerintah menambah 'jatah' menteri yang berasal dari partainya.
Kemungkinan tersebut sangat terbuka, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
"Bisa jadi aksi ini akan diambil advantage-nya oleh partai politik yang ingin mendapat jatah di kabinet,” ujar Ari kepada jpnn.com, Selasa (4/8).
Meski demikian, dosen di Universitas Indonesia ini melihat sampai sejauh ini deklarasi KAMI cukup positif.
Paling tidak sebagai bentuk koreksi terhadap rezim yang berkuasa saat ini, agar dapat lebih fokus lagi mengerjakan amanah rakyat Indonesia.
"Saya anggap sebagai bentuk koreksi positif, asalkan mereka memiliki komitmen yang sama dalam penegakan supremasi hukum dan Pancasila di NKRI," katanya.
Menurut pembimbing program doktoral di Universitas Padjajaran ini, jika ada motif pribadi di balik pendeklarasian KAMI, maka biar rakyat yang menilainya.
“Kalau dikaitkan dengan Pilpres 2024, saya kira terlalu prematur jika pemerintahan Jokowi di periode kedua yang masih seumur jagung ini, diganggu dengan deklarasi KAMI. Menurut saya, ini hanyalah kegelisahan sejumlah tokoh yang aspirasinya tidak diakomodir oleh Jokowi," ucapnya.
Ari juga menilai, deklarasi KAMI kemungkinan hanya ingin menaikkan rating dan posisi tawar dari aktor-aktor deklarator.
"Kiprah mereka kan tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan, tetapi hanya personal-personal belaka. Saya kira pemerintahan Jokowi tidak 'menulikan' tuntutan KAMI. Kritik yang konstruktif dan bisa dijalankan, seharusnya diterima sebagai koreksi," pungkas Ari.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA JUGA: Deklarasi KAMI Ibarat Hanya Gigitan Semut Untuk Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang