jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam proses seleksi terhadap paca calon direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dianggap perlu untuk menutup peluang korupsi di BUMN.
"Kita minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi-direksi dan komisaris BUMN agar BUMN kita enggak jadi satu trah dari praktek-praktek yang selama ini terjadi, peluang korupsi," kata salah satu perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad di KPK, Jakarta, Senin (3/11).
BACA JUGA: PLN Gagal Minta Mesin Pembangkit yang Disita Kejaksaan
Menurut Chalid, kalau BUMN sehat maka akan maemberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kaenanya, sambung Chalid, KPK memberi respon positif atas permintaan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia itu.
"KPK mengatakan berdasarkan undang-undang yang ada mereka menargetkan siapapun pejabat publik yang potensial menyalahgunakan kekuasaannya akan ditindaklanjuti," tandasnya.
BACA JUGA: Menteri BUMN Yakin PT Pos Salurkan Bantuan Tepat Sasaran
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, direksi BUMN juga harus diperiksa latar belakangnya seperti yang dilakukan terhadap para calon menteri. "Seyogyanya seluruh pejabat eselon I juga mengalami background check seperti menterinya, termasuk seluruh direksi BUMN," kata Adnan.(gil/jpnn)
BACA JUGA: PT Pos Dipercaya Distribusikan PSKS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuk, Benahi Plat Bodi Monokok
Redaktur : Tim Redaksi