jpnn.com - JAKARTA -Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan sikap menggelar Aksi Bela Islam III pada 2 Desember mendatang.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, jika dirunut pada tuntutan demonstrasi 4 November yang meminta agar Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya unjuk rasa tidak berlanjut.
BACA JUGA: Seruan Aksi Bela Islam III Langsung jadi Viral
Sebab, tuntutan pedemo sudah terwakili.
"Dengan rencana demo-demo berikutnya, karena masalah ini adalah murni menuntut kasus hukum Ahok, saya kira sudah sangat jelas dan tegas saya sebagai Kapolri memberikan jaminan atas keseriusan penyidikan ini akan diselesaikan secepat mungkin," kata Tito di Kantor Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).
BACA JUGA: Pemerintah Belanda Nilai Indonesia Pengalaman Tangani Terorisme
Tito meminta, masyarakat lebih baik mengawal bersama-sama proses hukum Ahok dari Bareskrim Polri, ke Kejaksaan Agung hingga ke pengadilan.
Meski begitu, Tito paham bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasinya.
BACA JUGA: Wow... Penyumbang Aksi Bela Islam Wowww Bangeeeettt
Hanya saja, ia khawatir demonstrasi yang akan datang, ditunggangi oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Kami minta masyarakat tolong lebih cerdas melihat demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara, tapi tolong kalau terlalu banyak jumlahnya, itu sulit untuk dikontrol. Psikologi massa mudah sekali dipicu, apalagi kalau ada pihak-pihak ketiga yang mengambil kesempatan itu," ungkap Tito.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu memohon agar penanggung jawab demo pada 2 Desember membatasi massa aksinya.
Hal ini untuk memudahkan polisi dalam menanggulangi adanya ancaman dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu.
"Jadi kalau mau demo tolong dibatasi. Sehingga mudah untuk dikontrol oleh pimpinan," tandas Tito. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko PMK: Indahnya Jika Pelayanan Kesehatan Memakai Alkes Dalam Negeri
Redaktur : Tim Redaksi