Total ada sekitar 30 ribu orang buruh yang turun ke jalan kemarin. Mereka ini adalah buruh dari Ring I Jatim yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Turunnya buruh ke jalan ini bukan hanya menyebabkan kemacetan di Surabaya saja. Tapi di seluruh pintu masuk Surabaya dari arah Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Penjagaan kepolisian juga dilakukan di setiap titik mulai dari perbatasan Sidoarjo-Pasuruan.
Buruh yang datang berbodong-bondong ini membuat jalan macet total mulai dari Waru hingga sepanjang jalan menuju kantor Gubernur di Jalan Pahlawan. Buruh memang menyasar kantor Gubernuran sejak pukul 09.00. Ini dikarenakan Gubernur sedang mengumpulkan Bupati/Walikota se-Jatim untuk pemantapan besaran UMK. Namun setelah diberitahu bahwa perwakilan buruh akan ditemui di Grahadi, massa akhirnya pindah ke depan Grahadi.
Tak pelak Jl Gubernur Suryo ditutup total. Bahkan satu bus diletakkan silang di jalan tersebut, sehingga tidak ada kendaraan yang bisa melalui jalan tersebut. Tak pelak, dampaknya merembet kemana-mana. Jl A. Yani, Raya Darmo, Basuki Rahmat, Tunjungan, Pahlawan, dan Urip Sumohardjo macet.
Kendaraan hanya bisa merambat. Jika sepeda motor, masih bisa bergerak, mobil sudah sangat sulit. "Wah kalau demo terus-terusan, warga kebingungan, apalagi di sana (Jl Gubernur Suryo, Red) ada sekolah (SMA Tri Murti, SMAN 6, dan SDN Kaliasin), kantor pos, bank, dan lain-lain. Kita tidak bisa beraktivitas," ujar Dita seorang warga yang kesulitan menjemput anaknya.
Entah karena imbas desakan demonstran atau karena penetapan UMP Jakarta, namun pemantapan UMK kemarin akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan. Ditemui usia pertemuan, Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk kali pertama bakal molor dari jadwal.
Seharusnya, pergub tentang UMK ini dikeluarkan setiap tanggal 21 November. Atau tepatnya 40 hari sebelum tanggal 1 Januari. Namun kali ini Soekarwo mengambil alternatif lain. Yaitu meminta petunjuk Mendagri lebih dulu.
"Sementara menunggu apa yang dimaksud pak menteri dengan KHL(Komponen Hidup Layak Red) Plus. Itu plus-nya berapa persen dari KHL, kalau KHL-nya sudah ketemu tapi plusnya ini berapa," ujarnya usai pertemuan pemantapan UMK di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim kemarin.
Menakertrans Muhaimin Iskandar saat bertemu dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di Hotel Utami beberapa waktu lalu memang mengungkapkan bahwa UMK diharapkan 150 persen dari KHL. Namun Soekarwo menegaskan bahwa ucapan saja tidak bisa dijadikan patokan untuk Pergub. Karena itu dia meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Hary Soegiri ke Kemenakertrans. Tujuannya untuk mengetahui sebenarnya aturan penetapan UMK itu seberapa.
Diharapkan Hary tidak kembali hanya dengan membawa omongan saja. Melainkan dengan membawa surat edaran dari Kemenakertrans yang bisa dijadikan acuan untuk penetapan Pergub. Pemprov sendiri sebelumnya sudah melakukan komunikasi informal dengan Kemenakertans.
Soekarwo menjelaskan bahwa jika memang bisa langsung keluar SE-nya maka penetapan pergub juga bisa dipercepat atau bahkan tidak merubah jadwal. Namun jika harus mundur yang terpenting adalah pergub sudah digedok sebelum tanggal 1 Januari. Dia menjelaskan mundurnya penggedokan pergub ini dikarenakan adanya gelombang dari penetapan UMP di Jakarta yang mencapai Rp 2,2 juta. Padahal tadinya Apindo yang tidak setuju dengan UMK tertinggi Jatim Rp 1, 567 juta sudah menyetujui.
"Apindo yang tadinya tidak setuju sudah setuju, tapi ada gelombang dari Jakarta ini, makanya kami minta instruksi dari Kemenakertrans dulu," ujarnya.
Di hadapan demonstran saat di Grahadi, Soekarwo juga mengungkapkan bahwa UMK Rp 1,567 juta yang menjadi usulan tertinggi di Jatim saat ini belum final. Nominal ini bisa berubah bergantung dengan SE dari Kemenakertrans nanti.
Terpisah, Sekjen Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jamalludin menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan tertutup dengan Gubernur adalah ada 10 orang dari perwakilan buruh yang akan menyusul Hary Soegiri ke Kemenakertrans. Meski begitu, bukan berarti demo akan dihentikan. Sesuai dengan jadwal, demo tetap dilakukan tiga hari berturut-turut hingga Rabu (21/11) nanti. Jika kemarin massanya mencapai 30 ribu orang buruh, hari ini sedikit berkurang. Yaitu hanya sekitar 20 ribu orang.
"Kami akan mengawal keputusan UMK ini sampai final dan sampai tuntutan kami dipenuhi," ujarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika tidak kunjung ada keputusan maka demo bakal diperpanjang. "Bisa saja ada (demo) gelombang kedua," tambahnya.
Artinya, kemacetan di Surabaya akibat demonstrasi ini akan lebih panjang lagi. Bukan hanya macet, namun demonstrasi besar-besaran ini juga membuat Surabaya layaknya kota yang tidak terawat. Sampah berupa kardus air mineral, botol dan gelas air mineral serta bungkus makanan berserakan di mana-mana setelah demonstran pulang. (sha/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks Sekretaris Kementerian BUMN Bela Mantan Dirut Merpati
Redaktur : Tim Redaksi