JPNN.com

Demo Honorer R3 Hari Ini, Ketua: Jangan Ada Lagi Kata Paruh Waktu!

Kamis, 30 Januari 2025 – 16:16 WIB
Demo Honorer R3 Hari Ini, Ketua: Jangan Ada Lagi Kata Paruh Waktu! - JPNN.com
Ribuan guru honorer R3 se-Kabupaten Sukabumi saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi untuk meminta kejelasan status PPPK pada Kamis, (30/1/2025). Foto: ANTARA/Aditya A Rohman

jpnn.com - SUKABUMI – Berikut ini kabar mengenai aksi demo honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi PPPK 2024.

Diketahui, merujuk KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 bahwa honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi alias tidak lulus seleksi PPPK 2024 akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

BACA JUGA: KemenPAN-RB: Loloskan Semua Honorer pada Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2, Hindari TMS

Pada pengumuman kelulusan seleksi PPPK 2024 tahap 1, honorer database BKN diberi kode R3.

Berkaitan dengan seleksi PPPK 2024, ribuan guru honorer R3 se-Kabupaten Sukabumi menggelar aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Komplek Perkantoran Jajaway, Kecamatan Palabuhanratu, Kamis (30/1).

BACA JUGA: Honorer Gagal Seleksi CPNS dan PPPK 2024 Masih Punya Harapan, Semoga

Massa honorer R3 meminta kepastian status dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami meminta agar nasib guru yang berstatus R3 dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun yang tidak lolos seleksi PPPK memiliki kepastian status," kata Ketua Guru Honorer R3 Bersatu Kabupaten Sukabumi Asep R di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis.

BACA JUGA: Masih Ada Honorer Non-database BKN Selamat meski Gagal PPPK 2024

Kedatangan ribuan guru honorer di gedung legislatif tersebut, karena gedung itu tempat bertugas wakil rakyat yang merupakan jembatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Sukabumi dan mengawal keuangan daerah.

Maka dari itu pihaknya meminta kepada Pemkab Sukabumi bisa membuat formasi untuk ribuan guru honorer ini agar statusnya jelas.

Jika terkait anggaran, kata dia, tentu bukan masalah, karena setelah adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden Prabowo, anggaran tidak bisa lagi menjadi alasan pemerintah daerah.

Dengan adanya Inpres tersebut, menurutnya, Pemkab Sukabumi harus segera membuat kebijakan serta formasi.

Untuk itu kedatangan ribuan guru honorer R3 ke DPRD Kabupaten Sukabumi agar anggota legislatif segera mendorong Pemkab Sukabumi memprioritaskan status guru honorer dengan masa pengabdian di atas 10 tahun.

Mereka menuntut untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, bukan PPPK Paruh Waktu.

"Kami ingin status yang jelas, jangan ada lagi kata paruh waktu dalam kontrak kerja kami. Tetapi berharap kontrak kerja dengan penuh waktu," ucapnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Aksi Deril Sukma mengatakan para guru honor yang tergabung dalam Aliansi R3 Bersatu yang melaksanakan meminta Pemkab Sukabumi untuk memberikan status honorer R3 menjadi penuh waktu bukan paruh waktu.

Kemudian tidak mempersulit tahapan-tahapan pemberkasan calon PPPK yang akan datang, membuka formasi PPPK di Kabupaten Sukabumi sebanyak mungkin sesuai dengan afirmasi masa kerja dan usia jumlah honorer yang ada itu diprioritaskan dan angkat seluruh honorer menjadi ASN PPPK.

Adapun jumlah massa demo honorer yang melakukan aksi pada Rabu di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi berjumlah kurang lebih 2.500 orang se-Kabupaten Sukabumi.

Sebanyak 40 guru honorer yang ditunjuk menjadi perwakilan menyampaikan aspirasinya kepada anggota Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Sukabumi di ruang badan kehormatan. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler