jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi marak terjadi belakangan ini. Beragam aspirasi muncul. Mulai dari penolakan pengesahan sejumlah undang-undang, hingga menuntut Presiden Jokowi mundur. Aksi demonstrasi juga berlanjut hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyatakan bahwa sejak Indonesia menganut sistem demokrasi di era reformasi ini, peristiwa-peristiwa aksi demonstrasi oleh berbagai unsur baik itu kelompok agama, profesi seperti buruh, maupun mahasiswa, meupakan satu hal yang lazim ditemukan.
BACA JUGA: Instruksi Jokowi soal Penanganan Wamena Sudah Jelas
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, yang paling penting adalah aksi demonstrasi tersebut tetap memenuhi kaidah-kaidah, baik itu etika kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun hukum sebagaimana undang-undang terkait penyampaian pendapat di muka umum.
“Sepanjang pelaku aksi demonstrasi itu, baik itu kelompok mahasiswa, kelompok buruh, kelompok agama berada dalam koridor hukum, maka kita harus hormati sebagai bentuk apresiasi. Di dalam sistem negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya sepanjang tidak melanggar rambu UU yang disepakati,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
BACA JUGA: Demo di Mana-mana, Ini Arahan Jokowi untuk Polri dan TNI
Mantan aktivis mahasiswa itu tidak khawatir gelombang aksi unjuk rasa belakangan ini memicu reformasi jilid dua. Reformasi jilid pertama terjadi pada 1998, dengan runtuhnya rezim kekuasaan Presiden Kedua RI Soeharto.
Menurut Basarah, yang menjadi pertanyaan fundamental adalah apakah sekarang ini syarat-syarat terjadinya reformasi jilid ua sudah terpenuhi. Dia menjelaskan, di eranya menjadi mahasiswa dulu, pergerakan kala itu menemukan syarat-syarat fundamental terjadinya gerakan reformasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. “Salah satunya adalah pemimpin yang otoriter yang mensentralisir semua kekuasaan,” tegas Basarah.
BACA JUGA: Jokowi Undang Pimpinan DPR ke Istana
Nah, Basarah menyatakan, kalau melihat syarat seperti itu maka tidak terpenuhi untuk figur Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah presiden yang dipilih secara demokratis. Jokowi, kata dia, memimpin kekuasaan pemerintahan secara demokratis.
“Jadi, kalau berdasar syarat-syarat terjadinya gerakan politik untuk menimbulkan eskalasi gerakan massa yaitu salah satunya pemimpin yang korup, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang diktator, maka syarat-syarat itu tidak terpenuhi dalam kepemimpinan Pak Jokowi,” katanya.
Menurut Basarah, Jokowi selama satu periode telah membuktikan sebagai presiden dan pemimpin yang bersih, serta tidak menggunakan jabatan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya. Bahkan, lanjut dia, putra-putri Jokowi hanya berdagang atau berbisnis pisang goreng dan martabak.
“Jadi, kami tidak khawatir dengan aksi gerakan masyarakat atau mahasiswa muncul. Justru kami berterima kasih bahwa itu membuktikan di era kepemimpinan Pak Jokowi ini, demokratisasi masih terbuka. Kami pada posisi menghormati unjuk rasa itu, sepanjang masih dalam koridor hukum,” pungkas pria berkacamata ini. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy