Demo Sorot Kinerja Anies, Mau Nyapres Lo Bro?

Senin, 16 April 2018 – 17:09 WIB
Front Aksi Mahasiswa Jakarta Raya (FAM Jaya) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota, Jakarta, Senin (16/4). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Demonstrasi puluhan massa Front Aksi Mahasiswa Jakarta Raya (FAM JAYA) di depan Balai Kota, Jakarta, Senin (16/4), menyorot kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.

Massa menilai belum ada satupun janji kampanye yang direalisasikan pasangan Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan PKS di Pilkada DKI 2017 tersebut.

BACA JUGA: Demonstran Sebut Realisasi Janji Anies - Sandi Nol Besar

Dari sejumlah poster yang dibawa, ada satu yang cukup menarik. Poster itu memuat gambar Anies. Kemudian pada bagian samping bagian kiri mengingatkan mantan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan itu terhadap janji memimpin DKI Jakarta selama lima tahun ke depan.

"Mau nyapres lo bro? Janjinya lima tahun di Jakarta," demikian isi tulisan pada sebuah poster yang dibawa seorang pengunjuk rasa.

BACA JUGA: Anies Terbukti Nol Besar, Mahasiswa Serbu Balai Kota

Menurut koordinator aksi Ahmadi Rizkiansyah, massa mengingatkan Anies untuk tidak maju di Pilpres 2019. Karena maju di Pilpres artinya menghianati warga Jakarta.

"Jika Anies menerima desakan pendukungnya (maju di Pilpres 2019), maka Anies mengkhianati janji memimpin Jakarta lima tahun penuh. Tidak satunya kata dengan perbuatan adalah bentuk pemimpin munafik," ujar Ahmadi.

BACA JUGA: Anies Sebut Penggusuran Era Ahok Bentuk Ketidakwarasan

Dalam orasinya Ahmadi mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI terkait bantuan bagi para siswa. Ia menyebut, dari data yang diperoleh terlihat jumlah penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hanya 400 ribu siswa. Sementara pada program KJP sebelumnya, ada 700 ribu siswa penerima bantuan.

"Datanya bodong, KJP plus-nya bodong, padahal mereka adalah anak-anak warga DKI yang tergolong miskin. Bukannya KJP Plus malah KJP Minus," katanya.

Selain itu, Ahmadi juga menyoroti sikap Pemprov DKI yang terkesan menutup akses pada warga untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan pada anggaran penyusunan APBD. Ahmadi mengingatkan, transparansi dan partisipasi publik merupakan indikator perubahan di Jakarta. Namun sayangya hal itu tidak dijalankan dengan baik.

"Kondisi ini bisa terjadi karena Anies-Sandi menerapkan manajemen tertutup di pemerintahan," pungkas Ahmadi. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Sandi Sambut Anies Baswedan di Kampung Akuarium


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler