Pernyataan tersebut disampaikan Djoko Suyanto melalui rilis Kemenpolhukam kepada wartawan di Jakarta, ketika memberi kuliah umum di Rajaratnam School of International Studies, Singapura, Senin (10/12).
Hadir dalam kuliah umum tersebut antara lain Acting Minister for Social and Family Development Singapore, Chan Chun Sing, dan Chief of Defence Force LG, Neo Kian Hong serta mahasiswa, pengajar, akademisi, pengusaha, dan sejumlah politisi Singapore.
Menurut Djoko, pemajuan demokrasi dan hak asasi di satu bangsa pada hakekatnya ditentukan oleh kemauan dan dialektika dalam bangsa itu sendiri.
Di dalam kegairahan demokrasi di Indonesia itu, kata Djoko, pertumbuhan ekonomi naik dengan mengesankan dan stabil. Diakatakannya, berbeda dari anggapan umum, dinamika dari kebebasan berserikat ternyata tidak berkorelasi secara negatif dengan tingkat produktivitas buruh, malahan menjadi aspek bermartabat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mampu bertahan dari krisis ekonomi dunia. Tingkat produktivitas buruh menyumbang secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia”, ungkap Djoko Suyanto.
Lebih lanjut dikatakannya, demokrasi mengubah paradigma kebijakan keamanan di Indonesia dari yang semula berpusat pada negara menjadi lebih berorientasi pada individual-wellbeing.
Para ahli mengatakan bahwa pergeseran paradigma keamanan didorong oleh globalisasi. Namun di Indonesia, menurut mantan Panglima TNI ini, adalah demokrasi yang menyebabkan pergeseran paradigma tersebut. “Demokrasi telah membuat warga negara dan hak-haknya menjadi pusat paradigma”.
Selain itu, pada awal ceramahnya, Djoko Suyanto mengutip Mohammad Hatta, "Demokrasi adalah sebuah ideal yang sejak mula diperjuangkan Indonesia. Hatta, salah satu pendiri republik yang kami cintai, segera setelah kami merebut kemerdekaan, menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa langgeng dalam demokrasi”, katanya.
Memang tidak ada hubungan klausal antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun mengutip Amartya Sen, Djoko Suyanto mengingatkan, dalam negara demokrasi tidak pernah terjadi kelaparan. Bahkan, menurutnya, sejumlah studi menunjukkan: makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, makin kecil kemungkinan sebuah negara berputar pada otoriterisme.
Agar demokrasi Indonesia dapat menyumbang pada kesejahteraan, menurut Djoko Suyanto, maka ia harus membuahkan institusi-institusi publik yang transparan, akuntabel dan dengan governance yang baik. Demokrasi juga harus memungkinkan partisipasi publik yang makin besar dalam pembuatan kebijakan publik dan dalam mengawasi pelaksanaannya.
“Indonesia tidak membutuhkan orang kuat, melainkan pemerintahan yang efektif dengan civil society yang kuat”, tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Jamin Natal Bebas Teror
Redaktur : Tim Redaksi