jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menyoroti peran dua partai oposisi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat selama setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut dosen di Universitas Indonesia ini, hanya Partai Demokrat yang bisa mengambil keuntungan dari salah manajemen pemerintah.
BACA JUGA: Jika 2 Masalah Ini Teratasi, Kemungkinan Jokowi Reshuffle Kabinet
Terutama dalam menangani maraknya aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Saya melihat hanya Demokrat yang bisa mengambil 'keuntungan' dari mismanagement pemerintahan sehingga mendapat advantage (keuntungan) politik," ujar Ari kepada jpnn.com, Jumat (30/10).
BACA JUGA: Polri Klaim Demo Tolak UU Cipta Kerja Berjalan Aman, Tak Ada yang Ditangkap
Menurut pembimbing program doktoral pada pascasarjana Universitas Padjajaran ini, Partai Demokrat lewat fraksinya di DPR, begitu gigih melakukan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bahkan sampai mengambil sikap walkout di rapat paripurna DPR. Begitu dramatis, sehingga publik bersimpati dengan partai besutan SBY itu," ucapnya.
BACA JUGA: BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk Masyarakat Jawa Tengah
Ari melihat hal yang berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, PKS terkesan tidak dapat memainkan peran sebagai oposisi secara maksimal.
"Sebaliknya PKS, tidak bisa memaksimalkan gain politik, selain suara-suara penolakan politikus PKS yang tidak masif dan terorganisir," pungkas Ari Junaedi. (gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang