JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Partai Demokrat, Umar Arsal, menegaskan, belum semua fraksi di DPR khususnya di komisi yang membidangi perhubungan itu setuju tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Sukhoi. "Belum semua fraksi setuju panja," kata Umar Arsal, Rabu (29/5), di Jakarta.
Panja Sukhoi diwacanakan dibentuk untuk mendalami lebih spesifik mengenai kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet (SSJ) 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, yang menelan 45 korban jiwa pada 9 Mei 2012.
Dijelaskan Umar, pada dasarnya Komisi V DPR tanpa harus membentuk Panja Sukhoi juga sudah bisa melakukan pengawasan. Namun, diakui dia, kalau memang mau lebih khusus, bisa saja membentuk panja untuk mendalami termasuk pengawasan realisasi asuransi. "Yang penting sekarang bagaimana kita memaksimalkan fungsi pengawasan yang memang melekat pada Komisi V," kata Umar.
Sebelumnya, hasil rapat kerja Komisi V DPR, dengan pihak terkait, seperti Menteri Perhubungan EE. Mangindaan, Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Trimarga Rekatama, PT Angkasa Pura II serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merekomendasikan pembentukan panja untuk pembahasan secara spesifik kecelakaan SSJ 100. "Ya, segera dibentuk panja (sesuai) kesimpulan raker kemarin," kata Anggota Komisi V DPR, Arwani Thomafi, Rabu (30/5), di Jakarta.
Umar mengatakan, saat ini Komisi V DPR menitikberatkan pengawasan bagaimana agar realisasi asuransi. kecelakaan bagi korban pesawat naas buatan Rusia itu bisa dilaksanakan.
"Titik berat tugas kita kan bagaimana asuransi bisa keluar secepatnya. Supaya itu hak-hak keluarga korban bisa sesegera mungkin terpenuhi," ujarnya.
Pria yang menjabat selaku ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat mengatakan Komisi V DPR akan mengawal supaya asuransi sesuai dengan aturan yang berlaku. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Jakarta di Inggris Dukung Hidayat-Didik
Redaktur : Tim Redaksi