JAKARTA - Ketua DPD I Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Endang angkat suara terhadap adanya desakan mundur Anas Urbaningrum dari jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Menurutnya, semua keputusan terkait permasalahan yang dihadapai partai berlambang mercy itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua Dewan Pembina.
"Patron kita tetap kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY, sebagai pendiri. Di luar itu kita menganggap hanya sebatas masukan," kata Muhammad Endang kepada JPNN, Minggu (29/1).
Kondisi di internal tubuh Partai Demokrat memang kembali menghangat. Selasa (24/1) malam, sejumlah anggota Dewan Pembina Demokrat mengadakan pertemuan di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua dewan pembina Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan berlangsung secara tertutup sejak pukul 19.00 hingga sekitar pukul 20.00. Sejumlah anggota dewan pembina yang hadir, antara lain, Marzuki Alie, Andi Mallarangeng, Syarief Hasan, E.E. Mangindaan, Ahmad Mubarok, dan Jero Wacik. Hadir pula sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin.
Pertemuan itu terkait dengan perkembangan terkini dari persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin. Dalam sidang yang mendengar kesaksian Mindo Rosalina Manulang, terungkap identitas "ketua besar" dan "bos besar". Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ikut terseret.
Sebagai langkah antisipasi, untuk menyelamatkan partai ketika Anas Urbaningrum, ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus Wisma Atlet SEA Games 2011 nama Djoko Suyanto yang saat ini menjabat sebagai Menko Polkam dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat.
Namun menurut Endang yang juga wakil ketua DPRD Sultra, isu yang menimpa DPP Demokrat tidak mempengaruhi kerja kader partai di daerah. Kata dia, agenda partai tetap berjalan seperti biasa.
"Itu hanya terjadi di Pusat, di daerah tidak berpengaruh. Konsolidasi dan agenda partai tetap jalan," katanya.
Mantan Ketua KPU Konawe Selatan ini mengungkapkan, sejauh ini kader Partai Demokrat tidak ada yang menuntut Anas untuk mundur, meskipun namanya diseret dalam kasus korupsi wisma atlet.
"Saya belum pernah menerima surat ataupun desakan, semuanya biasa-biasa saja. Saya tetap pegang perintah terakhir SBY untuk melakukan konsolidasi " katanya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY tak Capres Lagi, PD Bakal Jeblok
Redaktur : Tim Redaksi