SIKAP Partai Demokrat yang menganggap aksi protes sejumlah parpol terhadap daftar pemilih sementara (DPS) fiktif jelang Pilkada DKI menuai tanggapan serius dari kalangan politisi. Kalangan politisi Golkar DKI Jakarta menilai, sikap tersebut merupakan bentuk kekhawatiran partai pengusung calon incumbent itu. Sebelumnya, aksi protes yang dilayangkan enam pimpinan parpol (PPP, Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan PDS), dinilai Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD DKI Sandy merupakan bentuk memperkeruh suasana jelang Pilkada DKI 2012.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Zainudin menegaskan, temuan pemilih fiktif merupakan bentuk kesalahan dalam penyusunan DPS. Sehingga sikap sejumlah parpol yang melayangkan protes sangat relevan. “Sikap Demokrat itu sama saja kebakaran jenggot, ada apa?” ujar dia, Selasa (22/5).
Apalagi, sambung Zainudin, kesalahan penyusunan pemilih dalam Pilkada DKI terindikasi cukup kuat. Apalagi KPU DKI Jakarta menghapus sekitar 500 ribu pemilih fiktif dari DP4 ke DPS. “Kalau Demokrat menganggap kami mengada-ngada, itu sama saja tidak menghendaki pilkada berjalan secara demokratis,” tandas dia.
Ia mengungkapkan, kader Golkar DKI khususnya telah melakukan penelusuran jumlah pemilih hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS). “Ditemukan ratusan ribu nomor induk kependudukan (NIK) ganda dengan nama berbeda. Ini tentunya harus diatasi. Jangan sampai mengganggu jalannya pilkada,” beber Zainudin.
Kesalahan dalam penyusunan DPS, bisa terindikasi adanya upaya memanipulasi jumlah pemilih untuk kepentingan pihak tertentu. “Makanya kami bersama sejumlah parpol lainnya terus mendesak agar KPU DKI bisa segera membenahi DPS. Ketika menjadi DPT, tidak menimbulkan masalah lagi,” tukasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Departemen Politik DPD PDI Perjuangan DKI Marihot Napitupulu. Menurut dia, adanya pemilih fiktif juga diakui KPU DKI. Berdasarkan informasi yang diterima dirinya, KPU DKI juga telah melakukan penghapusan terhadap pemilih fiktif. Karenanya, partai berlambang banteng itu juga akan terus mengawal proses penyusunan pemilih Pilkada DKI hingga ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).
“Jangan sampai ada hak-hak rakyat yang hilang. Pilkada harus menjadi bagian dari memperbaiki demokrasi di negeri ini,” pungkas Marihot. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korupsi Pemilukada DKI Terkuak
Redaktur : Tim Redaksi