Demokrat Kritik Nomenklatur Penggabungan Kementerian

Minggu, 26 Oktober 2014 – 20:08 WIB
Demokrat Kritisi Nomenklatur Penggabungan Kementerian. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA -- Penggabungan sejumlah kementerian pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Politikus Partai Demokrat Michael Wattimena mengatakan yang diajukan Jokowi ke DPR tidak sesuai dengan jargon dan pidatonya saat dilantik, yakni langsung kerja, kerja dan kerja.

Michael juga mempertanyakan alasan  Joko Widodo mengubah nomenklatur sejumlah kementerian yang hanya dikirim dua lembar kertas ke DPR.

BACA JUGA: Lembaga Adat Melayu Kecewa Pada Jokowi

"Saya kira tidak sesuai apa yang dikatakan Pak Jokowi yang mengatakan akan langsung kerja. Kementerian yang digabung tentunya harus membutuhkan proses pendekatan dan waktu," kata Michael saat dihubungi wartawan, Minggu (26/10).

Pria asal Papua Barat, itu menganggap proses kerja kementerian tersebut belum bisa berjalan  efektif. Sebab, kata Michael, itu  membutuhkan waktu sekitar dua tahun baru bisa jalan baik.

BACA JUGA: Hanya 10 Menteri asal Luar Jawa

"Sedangkan jargon Pak Jokowi kabinetnya harus segera kerja, kerja  dan kerja," kata Michael.

Dia menegaskan, kebijakan itu juga dikhawatirkan hanya akan menghambat kinerja pemerintah dan kontraproduktif dengan upaya percepatan pembangunan.

BACA JUGA: Jadi Menhan, Ryamizard Inginkan Alutsista Modern

Memang, kata dia, apa yang dilakukan dalam penyusunan kabinet merupakan hak progratif Presiden.

Namun tentunya, Presiden juga harus melihat dampaknya yang diyakini akan membutuhkan waktu untuk konsolidali melalui inisiasi dan reorientasi program, terutama dalam sinkronisasi rencana kegiatan dan anggaran.

Terlebih lagi, Michael menambahkan, perubahan nomenklatur kementerian di tingkat pusat secara otomatis akan diikuti dengan pemyesuaian struktur ruang pelayanan publik di tingkat daerah. Disisi lain ini berdampak bagi pegawai negeri  dan para eselon.

"Dampak lain juga akan mempengaruhi tingkat sinergitas antar pusat dan daerah karena belum tentu terbangun persepsi yang sama di tingkat daerah dalam merespons perubahan nomenklatur di tingkat pusat," kata pengurus harian DPP Partai Demokrat ini.

Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi-JK dikabarkan sudah menyusun kementeriannya. Ada beberapa pos kementerian yang digabungkan di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Perumahan Rakyat menjadi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementrian PDT menjadi Kementrian PDT dan Transmigrasi. (boy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Jokowi-JK dari PDIP Bergiliran Menghadap Mega


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler