JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Koalisi pendukung pemerintah, telah menampung saran dari para pimpinan parpol soal tidak kompaknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM dalam UU APBN. Masukan dari para bos partai-partai pendukung pemerintah menjadi masukan untuk memutuskan nasib PKS.
"Semua saran, pendapat, dan masukan dari partai koalisi itu tentu akan dijadikan bahan pertimbangan bagi ketua koalisi dalam menentukan sikap. Ketua koalisi akan meperhatiaan semua masukan dari ketua-ketua umum yang ikut rapat di Cikeas," kata Saan saat ditemui di gedung DPR RI, Kamis (5/4).
Menurut Saan, hampir seluruh partai koalisi menilai PKS melanggar kontrak kesepakatan koalisi. Atas pelangggaran yang dilakukan PKS, sambung Saan, akan diberikan sanksi. Sanksi untuk PKS akan ditentukan oleh SBY. "Sanksi tergantung dari ketua koalisi. Saya nggak tau sanksinya, karena itu keputusan ketua koalisi," ucap Saan.
Ditambahkannya, tak lama lagi SBY akan mengumumkan keputusannya tentang posisi PKS di Setgab, "Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama," imbuhnya.
Seperti diberitakan, Fraksi PKS tidak kompak dengan koalisi partai pendukung pemerintah soal opsi kenaikan harga BBM. Partai koalisi memilih opsi kedua yaitu usulan adanya pasal 7 ayat 6 (a) yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu. Sementara PKS bersikukuh memilih opsi satu, yakni tetap pasal 7 ayat 6, yang berarti menolak kenaikan harga BBM. Oleh Partai Demokrat, sikap PKS yang tidak sejalan itu dinilai menyalahi kontrak dengan koalisi setgab. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suara PAN Pecah Jadi Tiga
Redaktur : Tim Redaksi