JAKARTA -- Ketua Departemen Bidang Keuangan DPP Partai Demokrat M Ikhsan Modjo, mengatakan, proses kebijakan soal rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah bisa berakhir dengan cara voting di DPR.
Ikhsan meyakini voting akan dilakukan mengingat sulitnya pembahasan yang tengah dilakukan saat ini oleh pemerintah dan DPR. Dia menegaskan, pihaknya akan berjuang untuk meloloskan dua opsi kebijakan yang diajukan pemerintah terkait masalah BBM itu.
"Kalau pun nantinya sebagian teman di DPR menolak, maka akan masuk ke voting. Itu tidak akan terelakkan," katanya, saat konprensi pers, "Demokrat Pilih Kembalikan Subsidi ke Rakyat", Minggu (25/3), di Jakarta.
Kendati Banggar DPR dan pemerintah belum mencapai kesepakatan, Ikhsan yakin koalisi tetap solid untuk menggolkan kebijakan tersebut. Bahkan, dia yakin PKS juga akan melunak dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Ia menjelaskan, opsi pemerintah adalah menaikkan BBM sebesar Rp1500 perliter atau menetapkan nilai subsidi sebesar Rp 2000. Menurutnya, kebijakan pemerintah itu tidak melanggar Undang-undang (UU) yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah memberikan subsidi. "Tidak melanggar konstitusi, tapi subsdi itu diatur untuk memberikan kepada mereka yang lebih berhak karen ini berdasarkan Undang-undang," katanya.
"Subsidi ini bukan diperkecil, tapi diberikan kepada mereka yang berhak. Subsidi tetap ada," kata Ikhsan lagi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Percaya Golkar Setuju Harga BBM Dinaikkan
Redaktur : Tim Redaksi