KARAWANG - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa menyatakan menyerahkan sepenuhnya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, partainya tidak ingin terlalu jauh ikut mencampuri pergantian kabinet karena itu urusah hak prerogatif presiden.
"Kita menghormati hak prerogatif presiden. Demokrat tidak dalam posisi yang mendorong atau meminta reshuffle terkait mundurnya Ibu Endang sebagai menteri kesehatan dan meninggalnya wakil menteri ESDM, Wijajono Partowidagdo. Kita serahkan sepenuhnya karena itu kewenangan presiden," kata Saan di sela-sela acara di Karawang, Provinsi Jawa Barat, Minggu (29/4).
Perombakan kabinet kembali mencuat lagi setelah Endang Rahayu Sedyaningsih mengundurkan diri dari kabinet karena kanker paru-paru yang dideritanya. Posisi Wamen ESDM juga kosong setelah Wijajono meninggal dunia dalam pendakiannya ke Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Oleh banyak pihak, kondisi ini bisa dijadikan SBY sebagai pintu masuk untuk melakukan perombakan kabinet. Termasuk mengganti para menteri dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sanksi dari sikapnya yang selalu tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah, meskipun masuk sebagai peserta koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Terakhir, PKS menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Desakan partai lain terkait reshuffle, itu sah-sah saja. Tidak ada masalah, mereka tentu punya pertimbangan untuk mendesak reshuffle. Tapi kita berharap semua pihak menghargai apa yang jadi hak preogatif presiden," lanjut Saan menanggapi adanya desakan perombakan kabinet.
Pria yang juga anggota Komisi III itu mengakui di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi belum ada pembahasan rencana perombakan kabinet. Kata dia, usulan reshuffle hanya sebatas pergantian Endang dan Widjajono. "Tidak ada desakan dari Setgab untuk reshuffle. Desakan yang muncul di media itu hanya sebatas usulan dari parpol," katanya.
Demokrat kata Saan tidak mempersoalkan dikotomi antara kalangan profesional atau dari partai politik untuk menggantikan Endang. Yang terpenting kata dia, figur penggantinya punya kapasitas dan kompetensi pada bidang kesehatan. "Akhir masa jabatan tingal dua tahun lagi, penggantinya profesional atau parpol gak ada masalah" ujarnya.
Namun sekretaris fraksi Demokrat di DPR itu yakin, bahwa SBY tentunya punya polihan yang tepat untuk menggantikan posisi Endang dan Widjajono. Apalagi, Presiden SBY juga dibantu Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto.
"Jika reshuffle, maka kita berharap semua pihak menghargai apa yang jadi hak preogatif presiden. Akhir masa jabatan tingal dua tahun lagi, penggantinya profesional atau parpol masih menjadi pertimbangan presiden. Demokrat tidak mempersoalkannya," pungkas Saan. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teras Ajak Warga Kalteng di DKI Coblos Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi