JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan dari sembilan partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2009, hanya Partai Demokrat yang menolak memberikan laporan keuangannya secara transparan kepada publik.
Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz mengatakan, untuk PKS, PPP, PKB, PAN, PDIP dan Golkar meberikan laporan keuangannya. Tapi cuma tiga yang mengakui mendapat sumbangan dari pihak ketiga.
"Mulanya dari 9 parpol yang kami minta laporan keuangannya melalui surat resmi, tak satupun yang menanggapi permintaan kami untuk melakukan transparansi anggaran parpol itu," kata Donal dalam diskusi dengan tema 'Rapor Merah Laporan Keuangan Parpol,' di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (21/5).
ICW kemudian menggugat sembilan parpol itu melalui Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada tahap mediasi PKS dan PKB memberikan semua laporan keuangannya termasuk pemasukan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pihak ketiga. Tapi PDIP dan Golkar hanya melaporkan keuangan partai dari APBN saja.
"Partai Hanura, mereka meminta waktu 5 bulan untuk audit anggaran internal. Jadi hanya 4 parpol yang memberikan informasi di tahap mediasi," jelas Donal.
Memasuki tahap ajudikasi, tiga partai yang dinyatakan kalah diproses ini, yakni Demokrat, PAN dan PPP. "Tapi sampai dengan hari ini hanya Demokrat yang tidak memberikan informasi keuangannya. Ini memberi catatan serius dan menjadi kecurigaan publik," tegasnya.
Keengganan partai Demokrat untuk membuka laporan keuangannya secara transparan dinilai Donal memperlihatkan belum adanya transparansi di partai yang digawangi Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Sejak 2004, bahkan, sekarang sudah berganti Ketua Umumnya dari Anas ke SBY tapi tidak akan mengganti sistem keterbukaan mereka dan mereka tidak mengganti pola sebagai partai terbuka," paparnya.
Donal juga berpendapat, kondisi ini membuat publik semakin yakin partai politik takut membuka itu. Pasalnya banyak uang panas dan proyek negara yang dijadikan instrumen untuk menghasilkan uang.(Fat/jpnn)
Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz mengatakan, untuk PKS, PPP, PKB, PAN, PDIP dan Golkar meberikan laporan keuangannya. Tapi cuma tiga yang mengakui mendapat sumbangan dari pihak ketiga.
"Mulanya dari 9 parpol yang kami minta laporan keuangannya melalui surat resmi, tak satupun yang menanggapi permintaan kami untuk melakukan transparansi anggaran parpol itu," kata Donal dalam diskusi dengan tema 'Rapor Merah Laporan Keuangan Parpol,' di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (21/5).
ICW kemudian menggugat sembilan parpol itu melalui Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada tahap mediasi PKS dan PKB memberikan semua laporan keuangannya termasuk pemasukan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pihak ketiga. Tapi PDIP dan Golkar hanya melaporkan keuangan partai dari APBN saja.
"Partai Hanura, mereka meminta waktu 5 bulan untuk audit anggaran internal. Jadi hanya 4 parpol yang memberikan informasi di tahap mediasi," jelas Donal.
Memasuki tahap ajudikasi, tiga partai yang dinyatakan kalah diproses ini, yakni Demokrat, PAN dan PPP. "Tapi sampai dengan hari ini hanya Demokrat yang tidak memberikan informasi keuangannya. Ini memberi catatan serius dan menjadi kecurigaan publik," tegasnya.
Keengganan partai Demokrat untuk membuka laporan keuangannya secara transparan dinilai Donal memperlihatkan belum adanya transparansi di partai yang digawangi Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Sejak 2004, bahkan, sekarang sudah berganti Ketua Umumnya dari Anas ke SBY tapi tidak akan mengganti sistem keterbukaan mereka dan mereka tidak mengganti pola sebagai partai terbuka," paparnya.
Donal juga berpendapat, kondisi ini membuat publik semakin yakin partai politik takut membuka itu. Pasalnya banyak uang panas dan proyek negara yang dijadikan instrumen untuk menghasilkan uang.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mentan Bantah Alirkan Dana Ke PKS
Redaktur : Tim Redaksi