jpnn.com, JAKARTA - Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap satu orang oknum pekerja di PT Krakatau Steel (Persero).
Diketahui, Densus 88 menangkap 4 orang terduga teroris di Banten, Rabu (13/11), salah satunya merupakan karyawan Krakatau Steel.
BACA JUGA: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Depok yang Punya Keahlian Militer
Direktur Utama Kratakau Steel Silmy Karim menyatakan mendukung langkah hukum yang dilakukan Densus 88.
"Perusahaan terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan," kata Direktur Utama Kratakau Steel Silmy Karim, di Jakarta, Jumat (15/11).
BACA JUGA: Densus 88 Gerak Cepat, Usut Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan
Silmy menjelaskan, terorisme merupakan masalah nasional bahkan internasional. Namun pihaknya hanya bisa memantau aktivitas dan perilaku karyawan di tempat kerja.
"Di luar tempat kerja itu menjadi urusan aparat penegak hukum. Mengenai pencegahan dan pemberantasan terorisme sudah ada lembaga yang menangani hal tersebut. Kami mendorong dan mendukung sepenuhnya atas pencegahan dan pemberantasan terorisme,” tegas Silmy.
BACA JUGA: Tito Karnavian: Bukan Saya Memuji, tetapi Fakta Hampir Tidak Ada Cacat
Secara normative, lanjut Silmy, yang dapat dilakukan perusahaan adalah saat proses seleksi. Harus ada kerja sama antara perusahaan dengan aparat penegak hukum untuk melakukan "background checking" saat proses seleksi karyawan.
Hal ini dapat mencegah kemungkinan direkrutnya pelamar yang terindikasi bagian dari jaringan terorisme.
“Saya sebagai pimpinan di Krakatau Steel mendukung langkah-langkah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas untuk memberantas terorisme. Kejadian seperti diharapkan tidak terulang," katanya.
Indonesia sedang berjuang untuk terus maju dalam berbagai bidang, baik industri dan terutama ekonomi. Kondisi yang kondusif dan keamanan yang terjamin merupakan salah satu hal yang harus terus kita jaga.
“Kita semua ingin negara yang aman, rakyatnya memiliki rasa aman, sehingga suasana dan iklim kondusif ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jangan sampai hal-hal semacam ini mengganggu pembangunan ekonomi Indonesia ke depan,” tutupnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo