JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Pemerintah memahami bahwa kalau BBM naik maka masyarakat miskin akan mengalami dampak negatif. Karena kita menaikkan harga BBM tadi maka ada subsidi BBM yang diamankan, maka uang itu yang akan dipakai untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang akan terkena dampak kenaikan,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto seperti yang dilansir situs www.setkab.go.id, Jumat (17/5).
Terkait dengan program itu, kata Djoko, pemerintah akan langsung mengguyur masyarakat dengan pembangunan infrastruktur dasar khususnya yang ada di pedesaan, begitu harga BBM bersubsidi dinaikkan.
Ia menyebut dari pengurangan subsidi BBM akan ada penghematan anggaran Rp 24,6 triliun dengan memotong anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Anggaran Kementerian PU sendiri akan sebesar Rp 6,1 triliun.
“Jadi nanti BBM akan naik, anggaran semua kementerian dipotong, lalu anggaran terkumpul itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sisanya akan dipakai untuk infrastruktur dasar,” paparnya.
Djoko mengatakan pihaknya telah menyiapkan tiga program sebagai kompensasi bagi masyarakat atas pengurangan subsidi BBM. Pertama adalah Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM), yang akan mencakup masyarakat di desa nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan) di 159 kawasan pada 28 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 318 l/dt untuk pelayanan 159 ribu jiwa.
Selain itu juga diberikan pada masyarakat di daerah rawan air di 260 desa di 29 provinsi, dan 35 IKK di 10 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 1.130 l/dt untuk pelayanan untuk 491 ribu jiwa.
Sisanya, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan melalui pemanfaatan sisa kapasitas 2.350 l/dt di 341 kawasan di 31 provinsi dengan target pelayanan 940 ribu jiwa.
“Program ini untuk rakyat miskin terutama di desa rawan air, di kampung nelayan, di pelabuhan perikanan yang tidak ada air. Di situ akan digelontor air minum untuk mengatasi desa rawan air dan pelabuhan perikanan yang prosesnya memerlukan air baku,” katanya.
Kementerian PU juga mengadakan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA (P4-ISDA), yang mencakup masyarakat miskin di daerah rawan air. Akan diadakan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia Air Baku sebesar 5,02 M3/detik di 27 Propinsi.
Program ini juga akan diberikan pada masyarakat miskin di pedesaan berupa dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung di 26 Propinsi.
Terakhir program bantuan untuk masyarakat miskin di kampung nelayan berupa pembangunan pengaman pantai dan normalisasi sungai di 2 provinsi.
“Selain jaringan irigasi di desa-desa, juga embung yang sangat disarankan karena embung ini sangat penting untuk persediaan air,” tambah Djoko.
Program ketiga yang akan dijalankan adalah Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang cakupannya adalah masyarakat miskin di 2.450 desa dari 8.230 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50 persen, sebesar Rp350 juta/desa.
Program ini juga menargetkan masyarakat miskin di 1.200 kelurahan dari 1.435 kelurahan dengan tingkat kemiskinan di atas 40 persen, sebesar Rp350 juta/kelurahan.
Terakhir program akan diberlakukan untuk masyarakat miskin di 6.040 desa penerima program PPIP Reguler 2013 sebesar Rp 100 juta/desa. (flo/jpnn)
“Pemerintah memahami bahwa kalau BBM naik maka masyarakat miskin akan mengalami dampak negatif. Karena kita menaikkan harga BBM tadi maka ada subsidi BBM yang diamankan, maka uang itu yang akan dipakai untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang akan terkena dampak kenaikan,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto seperti yang dilansir situs www.setkab.go.id, Jumat (17/5).
Terkait dengan program itu, kata Djoko, pemerintah akan langsung mengguyur masyarakat dengan pembangunan infrastruktur dasar khususnya yang ada di pedesaan, begitu harga BBM bersubsidi dinaikkan.
Ia menyebut dari pengurangan subsidi BBM akan ada penghematan anggaran Rp 24,6 triliun dengan memotong anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Anggaran Kementerian PU sendiri akan sebesar Rp 6,1 triliun.
“Jadi nanti BBM akan naik, anggaran semua kementerian dipotong, lalu anggaran terkumpul itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sisanya akan dipakai untuk infrastruktur dasar,” paparnya.
Djoko mengatakan pihaknya telah menyiapkan tiga program sebagai kompensasi bagi masyarakat atas pengurangan subsidi BBM. Pertama adalah Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM), yang akan mencakup masyarakat di desa nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan) di 159 kawasan pada 28 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 318 l/dt untuk pelayanan 159 ribu jiwa.
Selain itu juga diberikan pada masyarakat di daerah rawan air di 260 desa di 29 provinsi, dan 35 IKK di 10 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 1.130 l/dt untuk pelayanan untuk 491 ribu jiwa.
Sisanya, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan melalui pemanfaatan sisa kapasitas 2.350 l/dt di 341 kawasan di 31 provinsi dengan target pelayanan 940 ribu jiwa.
“Program ini untuk rakyat miskin terutama di desa rawan air, di kampung nelayan, di pelabuhan perikanan yang tidak ada air. Di situ akan digelontor air minum untuk mengatasi desa rawan air dan pelabuhan perikanan yang prosesnya memerlukan air baku,” katanya.
Kementerian PU juga mengadakan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA (P4-ISDA), yang mencakup masyarakat miskin di daerah rawan air. Akan diadakan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia Air Baku sebesar 5,02 M3/detik di 27 Propinsi.
Program ini juga akan diberikan pada masyarakat miskin di pedesaan berupa dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung di 26 Propinsi.
Terakhir program bantuan untuk masyarakat miskin di kampung nelayan berupa pembangunan pengaman pantai dan normalisasi sungai di 2 provinsi.
“Selain jaringan irigasi di desa-desa, juga embung yang sangat disarankan karena embung ini sangat penting untuk persediaan air,” tambah Djoko.
Program ketiga yang akan dijalankan adalah Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang cakupannya adalah masyarakat miskin di 2.450 desa dari 8.230 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50 persen, sebesar Rp350 juta/desa.
Program ini juga menargetkan masyarakat miskin di 1.200 kelurahan dari 1.435 kelurahan dengan tingkat kemiskinan di atas 40 persen, sebesar Rp350 juta/kelurahan.
Terakhir program akan diberlakukan untuk masyarakat miskin di 6.040 desa penerima program PPIP Reguler 2013 sebesar Rp 100 juta/desa. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Rp 840 T Antre Masuk RI
Redaktur : Tim Redaksi