jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot pejabat pelabuhan yang gagal memenuhi Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.
Desakan itu menyusul sikap Presiden Jokowi yang sangat kecewa dengan lamanya masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang diungkapkan beberapa waktu lalu. Saat ini, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 5,5 hari, sedangkan di Singapura hanya dua hari.
BACA JUGA: Jualan Kurma saat Ramadan, Omzetnya Rp 2 Juta per Hari
“Harus diubah. Harus ada perbaikan. Koordinasi antarinstansi buruk sekali. Itu yang menyebabkan waktu tunggunya panjang,” kata Hafiz Tohir di Jakarta, Senin (29/6).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Presiden Jokowi harus secepatnya mengintruksikan pergantian pejabat pelaksana di lapangan. “Jika tidak berhasil baru ganti dirutnya. Terlalu banyak kader bangsa yang lebih baik dan lebih pintar dari mereka,” kata Hafiz.
BACA JUGA: Pelindo II dan III Angkut Ribuan Sepeda Motor Gratis
Desakan senada sebelumnya disampaikan Anggota Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa, yang mengatakan agar pejabat yang gagal mencapai KPI, sebaiknya mengundurkn diri.
Nurhayati mengatakan, dwelling time di Singapura jauh lebih cepat dibandingkan Tanjung Priok karena di negeri itu telah memberlakukan sistem one-stop service untuk aktivitas clearance.
BACA JUGA: Pelni Keluhkan Lambatnya Dana PMN Rp 500 Miliar
Menurutnya, pelabuhan Tanjung Priok, pernah menerapkan sistem national single window (NSW) untuk aktivitas single submission data information, single and synchronous processing of data information, dan single decision making for custom release and clearance of cargo. Namun, tidak berjalan mulus.
“Sistem ini perlu ditinjau kembali agar dapat memenuhi permintaan percepatan dwelling time. Semua departmen yang terlibat wajib menggunakan single system,” jelas dia.
Ramai diberitakan, Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahannya ketika menyaksikan aktivitas bongkar muat di PT Pelindo II, pada 17 Juni lalu. Kepala Negara menyebutkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah terlama di Asia sehingga menjadi penyebab kerugian Rp 780 triliun akibat pengelola pelabuhan sebagai eksekutor kurang tanggap dan tidak profesional.
Sedang Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menyebut ada sandiwara besar yang kini terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama menyangkut mekanisme ekspor impor. Dia menyebutkan, ada pihak-pihak yang bersandiwara untuk menyudutkan Presiden Jokowi terkait lamanya masa tunggu bongkar muat barang.
Lino menuding lamanya dwelling time bukan terletak pada pengelola pelabuhan, tetapi pemerintah, dalam hal ini delapan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Di antaranya, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Negara Harus Kelola Penuh Blok Mahakam
Redaktur : Tim Redaksi