Namun, desakan ini tidak ditanggapi serius oleh Mendikbud Mohammad Nuh. Ia menyatakan diskusi-diskusi mengenai hal itu sudah sering ia dengar.
"Kan memang sejak dulu sudah minta tolak UN. Ya enggak apa-apa selama memiliki rasionalitas. UN bukan tanpa rasionalitas. Ada rasionalitasnya," tegas Nuh di kantornya, Jakarta, Minggu (21/4).
Selain aktivis, mayoritas anggota Komisi X DPR juga sepakat UN dihapuskan. Terutama setelah pelaksanaan UN di 11 provinsi ditunda dan di banyak daerah kacau balau.
Menurut Nuh, Mahkamah Agung memang pernah mengeluarkan aturan tentang UN, tapi tak secara eksplisit melarang UN. Ia mempersilakan pihak yang menolak UN, untuk mendebatnya secara akademik.
"Kalau urusan debat akademiknya, monggo. Kita pun juga punya dasar, tapi kalau sampean punya dasar ya jangan dipaksakan. Tapi kalau harus diperbaiki ya memang enggak ada sistem yang enggak diperbaiki. Kemdikbud terbuka untuk perbaikan," ujarnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru Separo Naskah Unas Terkirim
Redaktur : Tim Redaksi