Menteri Perbendaharaan Negara Australia Joe Hockey mendukung ide penghapusan pajak barang konsumsi (GST) bagi produk-produk sanitasi seperti pembalut dan tampon, setelah seorang mahasiswi membuat petisi online.

Lantaran petisi dan pertanyaan mahasiswi inilah akhirnya Menteri Joe Hockey setuju akan melobi pemerintah negara bagian dan teritori untuk membebaskan produk kesehatan dari pajak GST.

BACA JUGA: Pencuri Bertopeng Jarah Jutaan Dolar di Beberapa Rumah di Melbourne

Di Australia Pajak GST dipungut oleh negara bagian dan teritori, bukan oleh Pemerintah Federal.

Mahasiswi bernama Subeta Vimalarajah mulai membuat petisi online awal bulan ini dan menuntut pemerintah agar berhenti mengenakan pajak dari produk-produk yang memiliki kegunaan pada tubuh dan menghapuskan pajak untuk produk pembalut dan tampon.

BACA JUGA: Boneka Berbentuk Bagian Tubuh Manusia Berkeliaran di Singapura

Hasil riset yang dilakukan Deloitte Access Economics memperkirakan dana yang didapat pemerintah dari pajak penjualan barang-barang atau layanan yang paling banyak dikonsumsi warga (GST) mencapai $30 juta per tahun.

"Di sisi lain, produk seperti kondom, cairan pelumas, tabir surya dan tampal nikotin dibebaskan dari pajak hanya karena mereka dikategorikan sebagai produk yang penting bagi kesehatan,' tulis Vimalarajah dalam petisinya.

BACA JUGA: China Protes Pesawat Mata-mata AS di Laut China Selatan

"Tapi bukankah produk sanitasi terkait kesehatan reproduksi dan kebersihan yang digunakan lebih dari 10 juta orang Australia juga penting?" tambahnya.

Kampanye ini berhasil mendapatkan 90.000 tandatangan dan dalam acara Q&A di TV ABC yang membahas mengnai anggaran pemerintah, Vimalarajah menanyakan langsung masalah ini pada Menteri Joe Hockey.

"Menteri Hockey, apakah menurut Anda produk kebersihan merupakan hal yang penting bagi kesehatan dari setengah populasi Australia?" tanya Vimalarajah.

"Ya menurut saya demikian," jawab Hockey.

Ketika didesak dengan pertanyaan apakah menurutnya pajak yang dikenakan atas produk-produk kebersihan perlu dihapuskan atau tidak,Hockey membenarkannya.

"Seharusnya demikian, jawaban saya adalah iya, pajak itu harus dihapuskan," katanya.

Menurut Joe Hockey, ketika negosiasi mengenai pajak GST dilakukan di senat oleh Pemerintahan Howard, produk sanitasi tidak masuk dalam daftar barang yang dikecualikan oleh pelobi dari Partai Demokrat.

Hockey kemudian berjanji untuk membawa isu ini ke para menteri perbendaharaan negara bagian, dengan mengatakan dia memerlukan kesepakatan mitra di negara bagian untuk memasukan produk kebersihan dalam daftar benda yang dikecualikan.

Jika jadi dilakukan maka tampaknya keputusan ini tidak akan mendapatkan halangan di parlemen karena baik Partai Oposisi maupun Partai Hijau telah menyuarakan dukungan mereka untuk mengangkat GST dari produk sanitasi.

Juru bicara oposisi urusan Keuangan Tony Burke mengakui tingginya tingkat kekhawatiran di masyarakat mengenai  masalah ini.

"Jika ada cara agar masalah ini dapat diselesaikan dan dikecualikan sebagai objek pajak setelah mendapat persetujuan dari negara-negara bagian yang memang diperlukan, maka saya kira semua orang akan memandang keputusan itu sebagai langkah maju yang positif," katanya.

Kelompok advokasi konsumen mengatakan tidak ada halangan untuk melakukan keputusan tersebut.

"Kesepakatan awalnya adalah GST tidak akan dikenakan pada benda-benda yang penting, dan jika Anda bertanya pada perempuan maka bagi mereka pembalut dan tampon itu barang yang penting," kata juru bicara lembaga tersebut, Erin Turner.

Sedangkan Kepala Jaringan Kesehatan Perempuan Australia, Kelly Bannister menyambut baik langkah Joe Hockey.

"Saya pikir memang keterlaluan jika produk sanitasi dikenakan pajak GST dan mereka dikategorikan benda mahal," katanya.

"Pembalut dan tampon merupakan sesuatu yang dapat membuat perempuan merasa sangat dapat dimengerti dan saya kira mayoritas laki-laki juga akan menganggap bodoh sekali kebijakan ini dan mereka pasti juga akan mendukung perubahan ini," katanya.

Ketika kebijakan pajak barang konsumsi diterapkan pada tahun 200 lalu, Perdana Menteri ketika itu, John Howard menolak untuk meninjau kembali pajak pada tampon, pada program ABC 7.30 ketika itu, Howard mengatakan ini bukan masalah perempuan, tapi konsistensi pajak.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perusahaan Energi Matahari Australia Bantu Pelistrikan di India