JAKARTA - Desakan mundur Anas Urbaningrum selaku ketua umum DPP Partai Demokrat terus menggema. Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul kembali meminta mantan ketua PB HMI itu legowo meletakkan jabatannya, setelah sebelumnya bersuara lantang di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (26/1).
Ruhut mengatakan Anas harusnya memilih mundur demi menyelamatakan partai. Menurutnya, dengan memilih bertahan justeru membuat elektabilitas Partai Demokrat akan anjlok. "Mundur saja dulu untuk menyelamatkan partai ini. Karena berdasarkan polling, partai ini terus anjlok," kata Ruhut Sitompol kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/2).
Disebutkan pula Ruhut, selain dirinya secara pribadi, ada juga pengurus Partai Demokrat di daerah yang meminta Anas mundur. Ia lantas menyebut ketua DPD Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. "Ada ketua Kalimantan Timur dan ketua DPD yang lain," katanya.
Permintaan mundur dari kader partai berlambang mercy ini bergulir setelah di persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin terbongkar identitas "ketua besar" dan "bos besar". Dalam sidang yang mendengar kesaksian Mindo Rosalina Manulang, nama Anas Urbaningrum ikut terseret.
Selasa (24/1) malam, sejumlah anggota Dewan Pembina Demokrat mengadakan pertemuan di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua dewan pembina Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung secara tertutup sejak pukul 19.00 hingga sekitar pukul 20.00. Sejumlah anggota dewan pembina yang hadir, antara lain, Marzuki Alie, Andi Mallarangeng, Syarief Hasan, E.E. Mangindaan, Ahmad Mubarok, dan Jero Wacik. Hadir pula sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin.
Sebelum pertemuan, anggota Dewan Pembina Demokrat Syarif Hasan mengakui jika pertemuan salah satunya membahas tentang Anas yang sering disebut di media dalam kasus wisma atlet. "Intinya, kami pertama harus buat Partai Demokrat semakin solid ke depan. Tentu perlu ada evaluasi," katanya.
Bukan hanya Ruhut, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman juga menyarankan agar mempertimbangkan desakan dari kader partai. Namun, ia tidak ingin mengaitkan permintaan mundur itu berhubungan dengan jabatannya di Demokrat.
"Perlu menjadi pertimbangan, oleh kita semua termasuk ketua umum. Ini pendapat pribadi yang saya pikir sah sah saja disampaikan ke Ketua Umum," kata Hayono di gedung DPR, Kamis (2/2).
Hanya saja, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menyarankan agar permintaan mundur disampaikan langsung ke Anas. Orang yang tepat menyampaikannya kata dia, adalah DPD atau tokoh partai. "Jangan disampaikan kepada media," ucapnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perabotan Banggar Dibongkar Malam Hari
Redaktur : Tim Redaksi