jpnn.com, PADANG - Sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Barat terus mendesak Gubernur Irwan Prayitno mengambil langkah dan memutuskan Sumbar lockdown, menutup akses ke Ranah Minang untuk sementara.
Desakan itu makin kuat setelah Kamis (26/3) kemarin, pemerintah mengumumkan adanya lima kasus positif virus corona di Sumbar.
BACA JUGA: Corona di Sumbar 26 Maret: 2 Bukittinggi, 1 Padang, 1 Tanah Datar, 1 Pesisir Selatan
Selain dari ribuan netizen di media sosial, desakan Sumbar lockdown juga datang dari para dokter, akademisi, tokoh masyarakat dan anggota legislatif di Sumbar. Mereka meminta dilakukan penutupan akses masuk-keluar Sumbar.
Inisiator dan Juru Bicara Relawan Kawal Covid-19 Sumbar Sari Lenggogeni dan Yul Akhyari Sastra kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan langsung beberapa pertimbangan kondisi yang membuat Gubernur Sumbar mesti mengambil kebijakan lockdown
BACA JUGA: Cegah Corona, Sumbar Minta Kemenhub Kurangi Penerbangan di Minangkabau
"Dari laporan sejumlah direktur rumah sakit, Sumbar tidak memiliki perlengkapan kedaruratan yang cukup untuk menangani kasus Covid-19. Meliputi kekurangan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapan untuk melindungi penularan virus ke tenaga medis sebagai garda terdepan," ungkap Sari Lenggogeni seperti dikutip dari Padang Ekspres (padek.co).
Selanjutnya, kata Sari, ruang isolasi tidak standar. Banyak kekurangan peralatan medis yang mendesak seperti portable rontgen, ventilator dan lainnya di banyak rumah sakit jejaring termasuk rumah sakit rujukan yakni RSUP M. Djamil Padang dan RS Achmad Mochtar Bukittinggi.
BACA JUGA: 1 ASN di Sekretariat DPRD Positif Corona, 48 Orang Kontak Langsung Dikarantina
Untuk mengirimkan specimen swab hidung dan tenggorokan pasien yang akan dites Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, memerlukan alat Virus Transport Medium (VTM) yang jumlahnya tidak mencukupi.
Dengan kondisi itu, disadari tenaga medis sangat terbatas dalam menangani jumlah pasien dan risiko terpapar paling besar ada pada tenaga medis.
Masih berdasarkan laporan pimpinan rumah sakit, Sari juga mengungkapkan tenaga medis mulai kelelahan dengan alat seadanya dan jumlah pasien makin bertambah dari daerah yang telah terpapar seperti Jakarta, Riau dan daerah lainnya yang datang melalui jalur darat, laut dan udara.
"Sumbar memiliki jumlah perantau sangat banyak, dan telah terjadi eksodus dalam beberapa hari," tambah wanita yang berasal dari keluarga dokter ini.
Terkait kebijakan pemerintah daerah yang menjaga perbatasan dengan thermo scan untuk pencegahan, dinilai tak efektif menghambat masuknya wabah.
Pasalnya, pasien dengan kondisi tanpa gejala pun menurut Dokter Spesialis Paru dr Deddy yang juga Tim Covid-19 tidak efektif mendeteksi carrier atau orang yang telah terpapar virus korona baru itu.
"Sebagaimana disampaikan Jubir Covid-19 dalam jumpa pers daring, orang yang masuk bisa menjadi carrier dan menularkan ke yang lain. Tentu dengan keterbatasan APD, petugas di perbatasan juga butuh untuk melindungi diri," kata Sari yang juga Direktur Tourism Development Centre Universitas Andalas ini.
Kondisi tersebut juga didukung kurangnya perlindungan APD sesuai standar terhadap petugas Gugus Tugas di perbatasan, seperti disampaikan Bupati Dharmasraya Sutan Riska.
Menurutnya, mobil pribadi dan bus banyak masuk ke Sumbar dari arah Jakarta. Namun, petugasnya yang memeriksa sopir dan penumpang menggunakan APD seadanya. "Petugas menjaga warga Sumbar di perbatasan Dharmasraya, APD seadanya. Kita minta APD belum dapat," ungkapnya, Rabu (25/3).
Dari diskusi yang telah disampaikan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Sumbar dr Akmal Hanif, bahwa proyeksi kasus Covid-19 bergerak eksponensial. "Menurut beliau, jika penyebaran terus bertambah dengan jumlah saat ini, maka Sumbar akan menjadi kuburan massal layaknya Italia," bebernya.
Dengan kondisi seperti itulah, kata wanita yang akrab disapa Riri ini, tim medis dan elemen masyarakat dengan ini memohon kebijakan untuk tidak lagi menambah para pendatang dari daerah terjangkit. Baik melalui darat, laut dan udara.
"Karena kondisi ketidakcukupan APD, faskes, isolasi yang tidak standar, dan terutama jumlah tenaga medis yang ada. Untuk itu, disarankan Sumbar melakukan partial lock down atau lockdown mandiri. Agar kita fokus menyelesaikan jumlah kasus saat ini yang akan terus berkembang," tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan bahwa dia sudah mengusulkan Sumbar lockdown karena semakin cepat penyebaran Covid-19 saat ini. "Insyaallah besok (27/3), kami akan follow-up dengan teman-teman Gugus Tugas dan Gubernur (usulan lockdown parsial)," ujarnya di WAG Kawal Covid-19 Sumbar, Kamis (26/3).
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika ditanya soal desakan lockdown menyebutkan, bahwa Gugus Tugas Covid-19 Sumbar terus melakukan evaluasi kondisi terkini.
Sejauh ini Irwan mengaku sudah meminta Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan pihak maskapai untuk mengurangi frekwensi penerbangan ke Sumbar. Sementara seluruh perbatasan Sumbar dengan daerah tertangga, diperketat pemeriksaan suhu tubuh para pendatang oleh petugas Tim Gugus Tugas. (esg)
Redaktur & Reporter : Adek