TOUNA - Polemik tapal batas antara Desa Betaua dan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Unauna (Touna) yang menyebabkan dua desa bertetangga, nyaris bentrok harus diseriusi oleh Pemkab Touna, Provinsi Sulawesi Tengah. Bila dibiarkan berlarut-larut, polemik itu bisa jadi akan menimbulkan korban.
Pemerintah tidak hanya melihat satu sisi masalah saja yaitu berpolemik atas tapal batas, tapi harus mempelajari masalah lainnya yang memungkinkan menjadi pemicu konflik. Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Touna, Abd Haris Balango menganalisis polemik tapal batas Betaua dan Uekuli. Dia mengaku, soal tapal batas itu hanyalah pemicu awal. Namun, di balik itu ada “kepentingan” tertentu hingga klaim tapal batas itu terjadi.
“Tentu ada kepentingan di dalamnya sehingga tapal batas itu dipolemikkan,” kata Abd Haris Balango yang disapa Ais ini kepada Radar Sulteng (JPNN Group), Minggu (8/1).
Politisi Partai Demokrat ini mengaku, pernyataan yang disampaikannya tak ada niatan memicu konflik antar keduanya. Namun lebih pada penyelesaian solusi, sehingga kedua belah pihak merasa tidak dirugikan akan kebijakan tertentu seperti penetapan tapal batas.
Konflik tapal batas sepengetahuannya, telah terjadi beberapa waktu lalu. Akan tetapi, polemik itu kini makin meruncing dengan adanya pembangunan pelabuhan pengapalan bijih besi. Sebab, areal pelabuhan milik PT Ina Touna Mining, anak perusahaan PT Ina Internasional itu yang kemudian “direbut” dan diklaim sebagai wilayah administratif desa tertentu. “Ini memungkinkan penyebab klaim tapal batas,” sebut dia.
Dengan demikian kata politisi berkepala plontos ini, pemerintah sedianya menyeriusi penyelesaian konflik dengan memasukkan analisis ini sebagai bahan kajian selanjutnya. Berdasarkan hipotesa inilah, penawaran solusi tak hanya terfokus pada penentuan tapal batas antara dua desa. “Hemat saya, seluruh kemungkinan penyebab konflik dipelajari. Jadi, tidak hanya terfokus pada penyelesaian penentuan tapal batas,” saran Ketua Fraksi Demokrat Perjuangan DPRD Touna ini.
Tidak hanya fokus tapal batas terang Ais, karena penetapan tapal batas antara Desa Betau dan Uekuli telah ada melalui SK Bupati Touna. Artinya, keputusan telah ada dan kemungkinan kecil untuk menganulir itu sangatlah kecil. Meskipun SK bisa saja berubah dengan alasan-alasan tertentu yang dikuatkan dengan aturan. Menganulir SK penetapan juga bukanlah perkara mudah, sebab harus disertai alasan kuat.
“Kalau sudah ada SK, artinya sudah ada penetapan tapal batas. Dan itu kuat secara hukum, tinggal bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat akan keputusan penetapan itu. Kita juga tetap berharap, seluruh komponen mendukung upaya perdamaian dengan tidak memprovokasi warga tertentu,” tuturnya.
Olehnya itu, dia memberi saran, perwujudan community development atau pengembangan masyarakat sebagai tanggungjawab perusahaan yang beroperasi di sebuah daerah tertentu mesti dikawal dengan baik. Tak ada pembedaan dengan desa lainnya, tapi harus adil mewujudkan community development di seluruh wilayah di mana sumber daya alamnya dieksploitasi.
“Pembahasan community development ini kan melibatkan masyarakat sebagai pemilik sumber daya alam, pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Di sinilah peran pemerintah menegaskan komitmen sebuah perusahaan demi perwujudan community development. Ini bukan berarti saya menyebut perusahaan di sana tidak bisa mewujudkannya. Tapi, lebih spesifik lagi terhadap wujud itu atas kebutuhan masyarakat itu sendiri,” paparnya.
Jika itu bisa terlaksana, Ais mengaku optimistis konflik tidak hanya bisa diredam, tapi dihentikan. Kesejahteraan terwujud, sangat kecil kemungkinannya sebuah daerah itu saling bergesekan. “Banyak pengalaman yang bisa diambil di daerah-daerah lain. Dengan pengalaman itulah kita sangat berharap, konflik kepentingan tidak terjadi di Touna, demi kelangsungan pembangunan daerah,” demikian Ais.(sut/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tewas Duel dengan Babi Hutan, Demi Cucu
Redaktur : Tim Redaksi