jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan sudah saatnya pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Menurut OSO, kenaikan harga minyak delapan tahun terakhir telah menyadarkan tentang perlunya mengembangkan energi alternatif.
BACA JUGA: OSO Sudah Membaca Bahasa Tubuh Jokowi, Bakal Ada Pengumuman Penting
"Dalam hal ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir," tegas OSO saat pidato pengantar dalam Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
OSO menyatakan rakyat bergembira pemerintah berhasil mengambilalih 51 persen saham PT Freeport. Pihaknya juga bersyukur karena DPD telah berhasil memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dengan PT Freeport terkait pembayaran pajak air permukaan.
BACA JUGA: Harapan OSO Terkait Pidato Kenegaraan Jokowi
BACA JUGA: DPD RI Berharap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan
OSO menegaskan ke depan, segala upaya dalam rangka membangun kedaulatan energi, pangan, hingga politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian semua.
BACA JUGA: DPD Butuh Pemimpin Berpengalaman di Daerah
Menurut dia, energi baru dan terbarukan bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja. "Lebih dari itu, hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia," ujar senator asal Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar) itu.
OSO menyatakan, pembangunan PLTN juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semi-finishing product atau finishing product.
Sebagai contoh, rencana pengembangan bauksit menjadi alumunium di Kalimantan Barat memerlukan energi skala besar, stabil, murah, dan bebas polusi. "Hal tersebut hanya akan dapat dipenuhi jika kita membangun energi baru dan terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil," ungkap OSO.
Karena itu, OSO menyatakan DPD mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang, Kalbar dan kabupaten / kota lain di Indonesia.
Hal ini sesuai dengan hasil kajian dan riset Tim Penyiapan Pembangunan PLTN dan Komersialisasinya bahwa Kabupaten Bengkayang layak untuk dijadikan percontohan.
"Bahkan hasil riset menyatakan 87 persen masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setuju pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan menyejahterakan masyarakat," katanya di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, ratusan anggota DPR dan DPD, serta tamu undangan dan pimpinan lembaga negara.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OSO Dukung Rencana Pembangunan PLTN di Kalbar
Redaktur & Reporter : Boy