jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal menerima kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI pada Jumat (15/4). Pada kesempatan itu, Iqbal menyampaikan komitmennya mengenai pemberantasan narkoba, penindakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga menghukum mafia minyak goreng dan BBM.
Dalam kunjungan itu, hadir Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh beserta anggota, antara lain Arteria Dahlan, Hinca Pandjaitan, Benny K Harman, Rudy Mas'ud, Habiburokman, Habib Aboe Bakar, Adang Daradjatun, dan Supriansa.
BACA JUGA: Demokrat Disudutkan di Riau, Hinca Cs Mengadu kepada Irjen Iqbal
Iqbal menyadari wilayah hukumnya menjadi lokasi perlintasan sekaligus peredaran narkoba. Dia menuturkan kekhawatiran Komisi III DPR itu menjadi atensi jajarannya.
"Dalam permasalahan narkoba, kami tidak main-main dan itu menjadi program prioritas kami," kata Iqbal dalam rapat kerja reses Komisi III DPR RI itu di Mapolda Riau, Pekanbaru.
BACA JUGA: 5 Perwira Dapat Penghargaan, Irjen Iqbal Minta Anak Buah Jaga Citra Polri
Eks Kadiv Humas Polri itu menerangkan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kemenkumham daerah untuk menangkap bandar narkoba di lembaga pemasyarakatan.
Polda Riau juga saling berkoordinasi dengan BNNP Riau agar pemberantasan narkoba di Bumi Lancang Kuning maksimal.
BACA JUGA: Lihat, Gelora Semangat Irjen Iqbal Kukuhkan Tunggul Batalion C Brimob Bhara Daksa Narasinga
Selain itu, mantan Kapolda NTB itu juga menjawab perhatian para anggota Komisi III mengenai karhutla. Dia menerangkan pihaknya menerapkan langkah pencegahan melalui Aplikasi Lancang Kuning dan menggalang partisipasi masyarakat dengan membuat program Kampung Bebas Api. Setiap Polres juga mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya karhutla.
Dari sisi penegakan hukum, Iqbal mengatakan pihaknya memproses siapa pun yang membakar lahan dan hutan di Riau.
"Dalam permasalahan karhutla, kami telah melakukan penangkapan yang dilakukan korporasi, bukan perorangan," jelas dia.
Kemudian, mantan Wakapolda Jawa Timur itu menjawab kritikan Komisi III DPR RI mengenai kasus penambangan emas ilegal di Riau. Kritikan itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III, salah satunya Arteria Dahlan, yang menyebutkan penambangan emas ilegal terjadi di Indragiri Hulu dan Kuansing.
Iqbal menyampaikan sebenarnya pihaknya sudah melakukan penindakan di lapangan mengenai penambangan emas ilegal itu. Dia memastikan terus melakukan penindakan agar pihak lainnya jera.
"Kami telah berkordinasi dengan gubernur dalam pengelolaan emas tersebut," kata Iqbal.
Alumnus Akpol 1991 itu lalu menjawab fenomena kelangkaan solar dan minyak goreng di Riau. Khusus solar, Polda NTB dan jajaran ke bawah sudah menggalang koordinasi dan menyeret mafia BBM ke ranah hukum.
Sementara khusus minyak goreng, Polda Riau menjamin stoknya sudah tersedia di pasar.
"Dalam mengawasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, kami telah melakukan upaya kepada produsen dan saat ini minyak goreng tersedia di tengah masyarakat," kata dia.
Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga memastikan program pemerintah pusat tentang vaksinasi menjadi perhatian Polda Riau. Dia mengatakan pihaknya telah mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah. "Kami menggunakan dana sendiri," jelas dia.
Eks Kapolres Metro Jakarta Utara itu juga menyampaikan pagu anggaran Polda Riau pada 2022 berjumlah Rp 1,3 miliar. Dia mengatakan 23 persen anggaran itu sudah digunakan di setiap satuan kerja Polda Riau dan operasional lainnya.
Namun, Iqbal menyampaikan kepada Komisi III bahwa Polda Riau masih membutuhkan anggaran tambahan untuk memaksimalkan kinerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Saat ini, kami membutuhkan anggaran Rp 17,8 miliar untuk anggaran kegiatan rutin yang ditingkat dalam menyikapi permasalahan yang ada," kata dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayjen Sugeng Puji Kepemimpinan Irjen Iqbal, Siswa Lemhanas Patut Mengambil Pelajaran
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga