jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan pengarahan kepada lurah dan camat se-Jakarta.
Pada saat memberikan pengarahan, pria yang akrab disapa Ahok itu meminta lurah dan camat bersikap tegas soal dua versi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ada Proses Politik dan Hukum, Tetap Fokus ke RAPBD DKI
"Saya mau mengajak bapak ibu bukan untuk Save Ahok. Tapi, agar APBD tidak ada siluman lagi. Kalau bapak ibu mau ikut orang yang selundupkan APBD siluman, silakan setuju APBD versi DPRD. Tulis saya setuju usul ini. Tapi, kalau enggak setuju juga ditulis tidak setuju," kata Ahok di ruang Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/3).
Ahok menyatakan langkah ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang mendukung APBD versi Pemerintah Provinsi DKI atau APBD versi DPRD.
BACA JUGA: Kemdagri Yakin Ada Solusi Kisruh RAPBD DKI
Ia mengungkapkan apabila lurah dan camat menyetujui APBD versi DPRD, maka APBD yang disusun dengan menggunakan sistem e-budgeting harus diubah. "Hari ini mau diajak pemisahan. Mau ikut kelompok siluman atau kami," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Ahok sempat melakukan survey terkait dengan pengadaan unit uninterruptible power supply (UPS) yang diduga diselundupkan oleh oknum DPRD. Ia menanyakan soal itu kepada lurah dan camat dari Jakarta Barat.
BACA JUGA: Kemdagri juga Undang Pimpinan DPRD DKI
Jakarta Barat diketahui menjadi salah satu sasaran pembelian UPS dalam APBD DKI 2014 yang dinilai bermasalah. "Bapak pernah usul UPS seharga Rp 6 miliar?" tanya Ahok.
"Tidak," jawab para lurah dan camat yang berasal dari Jakarta Barat.
"Siapa yang sudah masukin e-budgeting sendiri?" tanya Ahok lagi. "Semua," jawab para lurah dan camat sambil mengangkat tangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah yang hadir dalam acara itu meminta agar para lurah dan camat untuk mengisi formulir yang sudah disiapkan Bappeda.
"Bapak ibu akan terima dua naskah. Ada naskah versi e-budgeting dan naskah versi DPRD. Bapak ibu bebas untuk mengisinya. Jadi tidak diarahkan," ucap Saefullah.
Setelah mengisi, Saefullah mengungkapkan para Camat dan Lurah harus menandatangani naskah tersebut. Kemudian, para Camat dan Lurah itu juga harus membubuhkan cap jempol pada naskah itu. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lawan Semua Partai di DPRD, Ahok Anggap Ini Prestasi
Redaktur : Tim Redaksi