Di Jakarta Utara, 1.395 Lampu PJU Mati

Rabu, 27 Juni 2012 – 15:59 WIB
DINAS Perindustrian dan Energi DKI Jakarta menuai sorotan tajam. Hal ini terkait buruknya kinerja dinas yang berkantor di kawasan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu. Lampu penerangan jalan umum (PJU) yang perawatannya menjadi tanggungjawab dinas ini, banyak yang dibiarkan rusak atau mati. Salah satunya, di wilayah Jakarta Utara yang PJU matinya mencapai 1.395 lampu.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Prya Ramadhani, mengatakan kondisi ini tentu saja sangat membahayakan pengendara terutama pada malam hari. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa. "Banyaknya lampu padam ini bukti buruknya kinerja Dinas Perindustrian dan Energi," kata Prya.

Prya meminta, dinas tersebut segera memperbaiki kinerjanya. Yakni dengan memperbaiki seluruh lampu yang ada. "Apalagi anggaran untuk perbaikan telah dimiliki," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Koran ini, saat malam hari, di beberapa ruas jalan terlihat sejumlah lampu PJU yang kondisinya padam maupun redup. Di antaranya di Jalan Pegangsaandua dan Jalan Inspeksi Kali Sunter. Hal ini tentu saja menyebabkan kondisi jalan menjadi gelap serta jarak pandang yang terbatas.

Rizal, 25 tahun, karyawan swasta, salah seorang pengendara yang kerap melintasi Jl Inspeksi Kali Sunter saat malam hari mengatakan, dirinya merasa khawatir saat melintas di jalan tersebut. "Kalau malam di sini gelap, bahkan lampu motor saya lebih terang dibanding lampu jalan. Saya harap intansi terkait memperbaiki lampu PJU yang padam maupun redup agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman saat berkendara," ucapnya.
 
Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Utara, Remulsi Napitupulu, mengakui seluruh lampu yang padam itu tidak sepenuhnya dapat terlayani dan diperbaiki dengan baik. Sebab, dari tiga hingga empat aduan masyarakat mengenai PJU yang padam per kecamatan, hanya mampu dicover tiga aduan saja. Sisanya akan diperbaiki secara bertahap.

"Tentunya hal ini dikaitkan dengan kemampuan personil dan komponen kami. Karena masing-masing kecamatan hanya ada dua petugas yang melayani aduan tersebut, sehingga belum mampu semuanya dicover. Selain itu, anggaran perawatan untuk enam bulan hanya Rp 200 juta per kecamatan. Padahal, idealnya Rp 1 miliar. Ini juga kendala bagi kami," tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengunjung PRJ Tembus 800 Ribu Orang

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler