Di Rusia, Fadli Zon Tampik Pelanggaran HAM Papua Barat

Sabtu, 14 Oktober 2017 – 21:03 WIB
Ketua Delegasi DPR Fadli Zon di pembukaan 137th Inter Parliamentary Union (IPU) di Saint Petersburg, Rusia. Foto: dok. Humas DPR

jpnn.com, RUSIA - Menjelang pembukaan 137th Inter Parliamentary Union (IPU) di Saint Petersburg, Rusia, Ketua Delegasi DPR Fadli Zon berhasil membentuk kesepakatan bilateral dengan Wakil Ketua Senat Federasi Rusia Umakhanov.

Kesepakatan itu untuk saling dukung terhadap sejumlah proposal resolusi 137th IPU Assembly.

BACA JUGA: Pemerintah Harus Serius Melaksanakan Program Penyelamatan LH

Dalam 137th IPU Assembly, delegasi DPR RI memasukkan proposal emergency item terkait Krisis Rohingya sebagai agenda pembahasan dalam sidang IPU ke-137.

"Meyakinkan Rusia untuk memberikan dukungan proposal emergency item yang diusulkan Indonesia," ujar Fadli.

BACA JUGA: Setya Novanto Kunjungi Pengungsi Gunung Agung

Delegasi Rusia bersepakat untuk menjadikan krisis Rohingya sebagai agenda pembahasan dalam IPU ke-137.

Dalam pertemuan tersebut, politikus Gerindra itu juga menyinggung isu Papua Barat, yang belakangan ini aktif dikampanyekan oleh beberapa negara terkait hak asasi manusia.

BACA JUGA: First Travel Sebaiknya Tidak Dipailitkan

Fadli juga menegaskan kepada delegasi Rusia bahwa Papua merupakan bagian integral Indonesia, dan meluruskan sejumlah tuduhan yang direkayasa atas adanya isu pelanggaran HAM.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Parlemen Rusia Umakhanov memastikan negaranya mendukung Indonesia sepenuhnya.

Melalui pertemuan bilateral tersebut, Umakhanov juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada delegasi parlemen Indonesia, yang telah hadir dalam IPU ke-137 di Saint Petersburg.

Sebagai negara sahabat, dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, kehadiran delegasi parlemen Indonesia pasti memberikan kontribusi yang konstruktif dalam pertemuan IPU.

Hal ini ditandai dengan diterimanya hampir seluruh masukan delegasi parlemen Indonesia terhadap proposal resolusi yang diajukan Rusia dalam komite Demokrasi dan HAM.

Kemajuan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi pembelajaran penting bagi wacana demokrasi di dunia. Bahwa, praktik demokrasi tidak dapat disamakan di setiap negara.

Demokrasi memiliki akar sejarah, tradisi, dan latar belakang yang berbeda di tiap-tiap negara.

Hubungan Indonesia-Rusia sudah lama terjalin di berbagai bidang mulai ekonomi, politik, budaya dan pariwisata. Neraca perdagangan Indonesia - Rusia masih surplus untuk Indonesia dan masih bisa teris dikembangkan khususnya terkait bidang pertahanan.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Semoga Revisi UU Karantina Segera Selesai


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR   DPR RI  

Terpopuler