JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menyatakan DPR cenderung menolak model pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Karena BLT dikhawatirkan hanya dijadikan sebagai wadah untuk opini pencitraan. "Meskipun mungkin maksudnya baik, tapi kalau niat diselewengkan untuk menjelang pemilu? Ya memang mempunyai efek yang besar. Karena itu suasana kebatinan kami belum menyetujui," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu (1/5).
Karena itu Priyo meminta kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi dalam bentuk lain. Misalnya saja dengan memberikan program kepada masyarakat yang tidak mampu. "Jangan seolah-olah menjadi dermawan," kata dia.
Di sisi lain, kata Prito, DPR tidak dalam posisi untuk menyetujui atau tidak terkait harga BBM. Mereka hanya memberikan persetujuan terkait rancangan anggaran saja untuk subsidi.
"Artinya subsidi seberapa besar untuk listrik dan pupuk rakyat kecil harus mendapat persetujuan gedung parlemen," ucap politikus Golkar tersebut. (gil/jpnn)
Karena BLT dikhawatirkan hanya dijadikan sebagai wadah untuk opini pencitraan. "Meskipun mungkin maksudnya baik, tapi kalau niat diselewengkan untuk menjelang pemilu? Ya memang mempunyai efek yang besar. Karena itu suasana kebatinan kami belum menyetujui," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu (1/5).
Karena itu Priyo meminta kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi dalam bentuk lain. Misalnya saja dengan memberikan program kepada masyarakat yang tidak mampu. "Jangan seolah-olah menjadi dermawan," kata dia.
Di sisi lain, kata Prito, DPR tidak dalam posisi untuk menyetujui atau tidak terkait harga BBM. Mereka hanya memberikan persetujuan terkait rancangan anggaran saja untuk subsidi.
"Artinya subsidi seberapa besar untuk listrik dan pupuk rakyat kecil harus mendapat persetujuan gedung parlemen," ucap politikus Golkar tersebut. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menangi Inacraft, Dua Nasabah BRI Dikirim ke Ajang UNESCO
Redaktur : Tim Redaksi