jpnn.com, JAKARTA - Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari honorer tidak sepenuhnya disambut sukacita.
Pasalnya, masa kerja yang sudah belasan tahun dijadikan nol tahun, nol bulan.
BACA JUGA: Penetapan NI PPPK Guru 2022 Minim, Korwil Honorer K2 Senti Kepala Daerah, Menghindari Gaji ke-13?
"Bagi honorer yang bekerja di bawah 5 tahun, kecewanya mungkin sedikit. Kami yang sudah 18 tahun merasa kecewa berat karena tiba-tiba jadi nol tahun ketika jadi ASN PPPK," tutur Ajun Prajitno, PPPK nakes kepada JPNN.com, Selasa (30/5).
Ajun yang baru dilantik sebagai ASN PPPK pada Senin (29/5) mengaku tidak menyangka bila tenaga kesehatan juga dihapus masa kerjanya.
BACA JUGA: Aturan Kelulusan PPPK Bakal Diubah, Ada Afirmasi Masa Kerja Honorer, Alhamdulillah
Menurut dia seharusnya ada pengakuan masa kerja honorer, apalagi PPPK hanya ASN kontrak. Ketika honorer diangkat PPPK semestinya diberikan golongan sesuai masa kerjanya.
"PNS dari honorer diakui masa kerjanya, padahal itu ada pensiunnya. PPPK yang enggak ada pensiun kok enggak ya, padahal masa kerja itu menunjukkan kalau kami profesional," tegasnya.
BACA JUGA: Resmi Diangkat PPPK, Masa Kerja Honorer Tidak Dihitung Lagi
Ajun menceritakan setelah menerima SK PPPK nakes 2022 pada 29 Mei dan mencermati isinya banyak yang kecewa karena masa kerja belasan hingga puluhan tahun tidak diakui.
Bagi yang masa kerjanya sedikit (0-6 tahun) tidak begitu kecewa.
Dia pun mendesak pemerintah untuk memberlakukan kontak kerja cukup sekali saja. ini sebagai penghargaan kepada honorer.
Ajun menegaskan kontrak kerja dihilangkan karena profesi nakes bersifat tetap. Pekerjaan yang bersifat profesional terus menerus dan bersifat menetap jangan dikontrak.
Nakes harus punya status yang jelas dalam kepegawaian. Bukan malah harus mengubah kontrak kerja setiap 5 tahun sekali.
"Kami mendesak revisi PP 49 Tahun 2018 khususnya soal kontrak kerja. Pasal pembatasan masa kontrak kerja sama saja tidak ada penghargaan pemerintah," tuturnya.
Sebelumnya, Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyodorkan usulan menarik soal nasib PPPK.
Dia mengusulkan agar masa kontrak kerja PPPK dihilangkan. Ini agar guru honorer yang sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dibuat waswas lagi dengan masa kontraknya.
"Jika memungkinkan kami mengusulkan agar masa kontrak kerja PPPK tidak ada lagi. Artinya, ketika guru honorer sudah menjadi PPPK secara otomatis berlanjut masa kerjanya hingga pensiun," kata Dirjen Nunuk, Jumat (26/5).
Dia mengungkapkan sejak 2021 hingga saat ini sebanyak 544.292 guru honorer yang diangkat PPPK. Mereka dikontrak 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun.
Perbedaan masa kontrak itu, ujarnya, diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Di dalam PP tersebut masa kontraknya ditentukan oleh kepala daerah.
Perbedaan kontrak kerja itu menimbulkan kecemburuan di kalangan guru. Di sisi lain ada kecemasan, apakah masa kontraknya diperpanjang atau tidak.
Oleh karena itu, kata Dirjen Nunuk, Kemendikbudristek mengusulkan dalam revisi PP 49 Tahun 2018, masa kontrak kerja PPPK itu dihilangkan, sehingga guru ASN ini bisa mengajar dengan tenang.
Dihubungi secara terpisah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan belum ada pembahasan usulan Dirjen Nunuk tersebut. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad