jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mempertanyakan keberadaan proyek warning system banjir yang disebut dibiayai melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurutnya, meski utang tersebut masih dibayarkan Pemprov DKI Jakarta, keberadaan maupun fungsi sistem peringatan dini banjir itu belum terlihat jelas.
BACA JUGA: Surabaya Banjir meski Sudah Musim Kemarau, Begini Penjelasannya
Pernyataan itu disampaikan Lukmanul Hakim saat rapat Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/7).
Dalam rapat tersebut, Lukman mengawali penyampaiannya dengan menyoroti postur APBD DKI Jakarta yang masih dibayangi pembiayaan melalui utang.
BACA JUGA: Tiga Kecamatan di Medan Terendam Banjir, Pusdalops Sumut Sebut Ada 1.500 Warga Terdampak
Ia menilai, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka penggunaan setiap pinjaman yang dilakukan.
"Persoalan utang ini harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pemerintah terus berutang, tetapi tidak mengetahui secara pasti hasil dari penggunaan anggaran tersebut," kata Lukman.
BACA JUGA: Sungai Meluap, Banjir Rendam 30 Rumah dan 5,5 Hektare Lahan di Mandailing Natal
Ia kemudian menyinggung pinjaman PEN yang salah satunya disebut digunakan untuk pengadaan warning system banjir dengan nilai sekitar Rp 250 miliar.
Menurutnya, hingga kini keberadaan maupun manfaat sistem tersebut belum dapat diketahui secara jelas.
"Pinjaman PEN itu salah satunya dipergunakan untuk warning system banjir. Tetapi sampai hari ini kami tidak tahu wujudnya di mana," ujarnya.
Lukmanul menegaskan rapat Banggar merupakan forum resmi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Untuk itu, ia meminta pemerintah membuka seluruh informasi terkait penggunaan dana pinjaman tersebut.
"Ini uang rakyat. Di forum Banggar kami ingin APBD DKI Jakarta benar-benar transparan dan akuntabel. Jangan sampai anggaran digunakan tidak sebagaimana mestinya," ucapnya.
Tak hanya meminta penjelasan dari pemerintah daerah, politikus PAN itu juga mendesak Inspektorat DKI Jakarta segera menyampaikan hasil pemeriksaan internal terkait penggunaan anggaran pengadaan warning system banjir kepada Banggar DPRD.
Ia menilai, laporan hasil audit penting agar DPRD dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan yang berlaku.
"Saya minta Inspektorat segera menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Banggar. Kami ingin melihat apakah secara internal sudah dilakukan pemeriksaan atau belum," katanya.
Selain audit internal, Lukmanul juga meminta aparat penegak hukum ikut menelusuri penggunaan dana pinjaman PEN apabila ditemukan indikasi persoalan dalam pelaksanaannya.
"Saya meminta aparat hukum masuk untuk menyelidiki pinjaman PEN yang sampai hari ini utangnya masih dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Menurut Lukman, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi semakin penting mengingat Pemprov DKI Jakarta berencana kembali memanfaatkan skema pembiayaan melalui obligasi daerah dalam postur APBD mendatang.
"Saya sebenarnya tidak setuju kalau kita terus berutang. Jangan sampai kita membayar utang, tetapi barang yang dibiayai justru tidak jelas keberadaannya," tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh penggunaan dana pinjaman, termasuk proyek warning system banjir, agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat maupun DPRD.
"Yang paling menjadi perhatian saya adalah soal warning system banjir. Kalau memang ada persoalan, kenapa didiamkan? Ini harus dijelaskan secara gamblang kepada publik," kata Lukmanul. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif