Menurut para demonstran, pada 2007 lalu Kementerian PDT melaksanakan Proyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial sumber daya alam yang menjadi tiga paket pekerjaan
BACA JUGA: Banyak Pihak Tak Suka NIK Tunggal
Paket I untuk wilayah Maluku dan Papua, Paket II untuk Jawa-Bali, dan Paket III untuk Sulawesi dan Nusa TenggaraAlokasi anggaran senilai Rp 6 miliar itu dipergunakan untuk pembayaran tenaga fiktif, peta fiktif, dan pembelian software Arc GIS fiktif
BACA JUGA: Pariwisata Sumbang Devisa US$7,3 Miliar
Atas kasus itu, hanya Deputi Sumber Daya Kementrian PDT Prof M Astawa, dan Asdep Teknologi Sofyan Basri ditahan karena telah merugikan negara sebesar Rp 4,4 miliar.Kasus selanjutnya pada 2008, terjadi praktik korupsi proyek Bantuan Sosial yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 24,4 miliar.
Uniknya, saat aksi demonstrasi berlangsung, selain aparat kepolisian sejumlah orang yang mengaku dari Laskar Jayakarta DPW Jakarta Barat dan Jakarta Timur turut mengawasi dari seberang gedung Kementerian PDT
BACA JUGA: Fadjroel: Polisi Jangan jadi Fanaticos Haus Darah
Sehingga agar tidak terjadi bentrokan fisik, pihak kepolisian berjaga-jaga ekstra ketat memisahkan kedua kelompok masa tersebut.(mas/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok, Pelunasan BPIH Ditutup
Redaktur : Tim Redaksi