JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik merosot tajam. Salah satu penyebabnya akibat praktek tidak terpuji kader, mulai dari video sex hingga dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPR sehingga masyarakat semakin apatis.
Karena itu, pimpinan partai seharusnya mengambil sikap tegas memecat kader yang diduga melakukan tindak terpuji dan pelecehan seksual itu. “Saya kira, demi menjaga nama baik partai, kader yang bermasalah harus dibersihkan dari parpol,” ujar Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (27/5).
Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan pelecehan seksual kembali melanda DPR. Kali ini, diduga melibatkan Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, berinisial SA.
Berdasarkan pengakuan sopirnya Arifin, SA kerap bermesraan dengan M di dalam mobil saat menuju ke apartemen pribadinya di bilangan Jalan Casablanca. M, adalah Bendahara Fraksi Partai Hanura di DPR.
Menurut dia, pimpinan parpol harusnya tegas dan tidak perlu melindungi kader-kader yang bermasalah. Jika pimpinan partai tidak melakukan pemecatan terhadap kader ini, bisa-bisa partainya dianggap oleh publik sebagai partai yang tidak menghargai dan menghormati perempuan.
“Dan dampaknya, bisa-bisa ibu-ibu rumah tangga tidak akan memilih partai ini karena dianggap kadernya sebagai 'penjahat' terhadap perempuan,”jelas dia.
Seorang ketua umum yang hendak mencapreskan diri bisa saja gagal karena pelecehan seksual bagi masyarakat adalah hal sensitif. “Jadi, pengaruh bagi reputasi Ketua Umum Parpol sangat besar sekali. Bisa rusak kalau tidak tegas terhadap kader yang mambuat aib. Sebagai contoh, tokoh agama sekaliber Aa Gym saja pamornya turun dimata publik hanya melakukan poligami,” ujar dia.
Selama ini kata dia, prestasi yang dihasilkan oleh anggota DPR sangat memalukan. Setiap tahun, ada saja anggota DPR yang masuk penjara karena korupsi dan minimal lima tahun sekali, rakyat diberikan video porno yang diperankan anggota DPR.
Karena itu, dia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR bertindak cepat untuk menindak anggota DPR yang melakukan tindakan asusila. “Kalau BK lambat, publik pasti kecewa. Jadi, saya kira, BK tidak perlu takut memecat anggota DPR pemberi aib pada lembaga DPR. BK tidak perlu takut kalau dianggap "jeruk makan jeruk" dan BK harus bisa tegas dan berani,” kata dia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Spanduk Cukur Kumis Diprotes Tim Foke
Redaktur : Tim Redaksi