JAKARTA - Pengamat Perminyakan, Kurtubi mendesak pemerintah segera memutuskan status pengelolaan Blok Mahakam, Kalimatan Timur. Dosen Universitas Indonesia itu khawatir, jika status pengelolaan ladang gas terbesar di Indonesia digantung maka akan membuka peluang dijadikan lahan untuk mengeruk keuntungan.
"Kita khawatir ini dijadikan sumber ATM (Automated Teller Machine). Makanya Pemerintah harus tegas mengumumkan perusahaan yang berhak mengelolanya. Kalkulasi di atas kertas, permohonan perpanjangan kontrak perlu mengeluarkan uang," kata Kurtubi kepada JPNN, Senin (1/4).
Makanya, Kurtubi meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Total E & P. "Semua harus terlibat melakukan pengawasan, bukan hanya masyarakat dan DPR, tapi juga media," ucapnya.
Blok Mahakam saat ini dikelola oleh dua perusahaan asing, Total E & P milik Prancis dan Inpex Corporation dari Jepang. Statusnya kontrak kerjasama (KKS) dengan Pemerintah.
Kontraknya sudah dilakukan dua kali. Yang pertama tahun 1967 dengan masa 30 tahun. Perpanjangan yang kedua selama 20 tahun dari tahun 1997 sampai 2017. Saat ini, Total E & P kembali mengajukan permohonan perpanjangan untuk kembali mengelola Blok Mahakam.
Kurtubi sendiri mendorong pemerintah menolak pengajuan perpanjangan kontrak yang diajukan Total E & P. Kata dia, lebih baik pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang merupakan perusahaan milik negara. "Kalau kita kelola sendiri kan keuntungannya tak dibagi lagi dengan pihak asing," katanya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku optimis laba Pertamina bisa meningkat drastis bila mengelola Blok Mahakam. Peningkatan laba itu bisa mengejar ketertinggalan Pertamina terhadap perusahaan Malaysia, Petronas yang mencapi Rp 160 triliun tahun 2012.
Direktur Pertamina Karen Agustiawan menyatakan keuntungan yang didapat dari pengelolaan Blok Mahakam mencapai Rp 171 triliun pada tahun 2018 mendatang. (awa/jpnn)
"Kita khawatir ini dijadikan sumber ATM (Automated Teller Machine). Makanya Pemerintah harus tegas mengumumkan perusahaan yang berhak mengelolanya. Kalkulasi di atas kertas, permohonan perpanjangan kontrak perlu mengeluarkan uang," kata Kurtubi kepada JPNN, Senin (1/4).
Makanya, Kurtubi meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Total E & P. "Semua harus terlibat melakukan pengawasan, bukan hanya masyarakat dan DPR, tapi juga media," ucapnya.
Blok Mahakam saat ini dikelola oleh dua perusahaan asing, Total E & P milik Prancis dan Inpex Corporation dari Jepang. Statusnya kontrak kerjasama (KKS) dengan Pemerintah.
Kontraknya sudah dilakukan dua kali. Yang pertama tahun 1967 dengan masa 30 tahun. Perpanjangan yang kedua selama 20 tahun dari tahun 1997 sampai 2017. Saat ini, Total E & P kembali mengajukan permohonan perpanjangan untuk kembali mengelola Blok Mahakam.
Kurtubi sendiri mendorong pemerintah menolak pengajuan perpanjangan kontrak yang diajukan Total E & P. Kata dia, lebih baik pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang merupakan perusahaan milik negara. "Kalau kita kelola sendiri kan keuntungannya tak dibagi lagi dengan pihak asing," katanya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku optimis laba Pertamina bisa meningkat drastis bila mengelola Blok Mahakam. Peningkatan laba itu bisa mengejar ketertinggalan Pertamina terhadap perusahaan Malaysia, Petronas yang mencapi Rp 160 triliun tahun 2012.
Direktur Pertamina Karen Agustiawan menyatakan keuntungan yang didapat dari pengelolaan Blok Mahakam mencapai Rp 171 triliun pada tahun 2018 mendatang. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirut Baru Bank Mandiri Orang Muda yang Baik
Redaktur : Tim Redaksi