jpnn.com, JAKARTA - Profesor Din Syamsuddin membeberkan alasan sedianya 150 tokoh bangsa bersepakat, membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Menurut Din, ada persamaan pandangan, pemikiran, perasaan berbagai elemen bangsa tentang kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Klaim Kekuatan Gerakan KAMI Tidak Bisa Diremehkan
"Kami memiliki pandangan yang sama bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia terakhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional, dari nilai dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa," kata Din dalam jumpa pers persiapan deklarasi KAMI, Sabtu (15/8), via YouTube.
Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyatakan, KAMI dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dari nilai-nilai dasar tersebut.
BACA JUGA: Syahganda Nainggolan: KAMI Bukan Aksi Omong Kosong
"Kami semua bersepakat untuk itu," tegasnya.
Menurut Din, para tokoh yang bergabung dalam KAMI sebenarnya masih menyimpan harapan, khususnya kepada yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat, yaitu partai politik yang ujungnya ialah parlemen atau DPR.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Cs Segera Deklarasi KAMI, Ada Maklumat & Tuntutan untuk Jokowi
Sebab, ujar Din, KAMI sebagai rakyat seyogyanya berharap aspirasi, kekecewaan, kegundahan yang ada di hati mayoritas masyarakat Indonesia, dapat disuarakan dalam rangka perbaikan dan perubahan.
Namun, lanjut dia, KAMI mengamati bahwa lembaga perwakilan seolah tidak mampu bahkan tak mau menyuarakan aspirasi rakyat.
"Inilah yang membuat kami semua turun sendiri untuk menyuarakan perasaan, pikiran, dan aspirasi kami," ungkap mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Alasan lainnya, kata Din, karena suara-suara yang selama ini sudah disampaikan oleh organisasi, individu, maupun tokoh bangsa, kurang bahkan tidak diperhatikan oleh pemangku amanat di negeri ini.
Bahkan, ujar Din, ada suara yang dinilainya mengandung kebaikan, kebenaran, dan keadilan, disikapi dengan sombong dan angkuh oleh para pemangku amanat.
Ia mencontohkan ketika banyak masyarakat maupun tokoh menggugat masuknya tenaga kerja asing, sementara banyak rakyat menganggur, justru dijawab sudah sesuai dengan peraturan.
"Bahkan rakyat yang memprotes itu harus berhadapan dengan aparat negara," kata tokoh kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958 itu.
Menurut dia, ini baru satu contoh kecil. Masih banyak contoh-contoh lainnya terkait suara yang diyakini kebenarannya secara pribadi maupun oleh sebagian besar rakyat, diabaikan bahkan disikapi dengan kesombongan dan keangkuhan.
"Ini alasan lanjutan kami menengarai bahkan menyimpulkan kekuasaan hanya ingin berkuasa, kekuasaan hanya diabdikan bagi kekuasaan itu sendiri, dan kekuasaan itu justru tampil untuk hadapi rakyatnya sendiri," kata Din lirih.
Menurutnya, kerap terjadi pembungkaman aspirasi. Lawan politik ditangkap dan diadili.
Selain itu, Din mengatakan pihaknya memandang hukum sudah tidak tegak lagi di negeri ini.
"Padahal kami berharap di negara hukum, ada penegakan hukum secara berkeadilan namun kita semua menyaksikan bahwa hukum tidak tegak," katanya.
Namun, Din menegaskan masih ada mafia hukum di negeri ini. Selain itu, kata dia, penegakan hukum karut marut.
"Rakyat kecil, bahkan saya sendiri menyaksikan bahkan mengalami untuk membela diri secara hukum tidak mudah di negeri ini," jelasnya.
Lebih lanjut kata Din, justru kehidupan kebangsaan pada alam demokrasi ini telah mematikan demokrasi itu sendiri.
Dia mencontohkan, seyogyanya pada proses pembentukan undang-undang di DPR, dalam tahapan pembahasan RUU biasanya ada hearing atau dengar pendapat.
Namun, kata dia, terakhir-terakhir ini banyak UU yang disahkan begitu saja tanpa partisipasi rakyat. Rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan aspirasinya.
"Inilah bentuk tirani, bentuk kediktatoran dari pemangku amanat, dari pengemban amanat di negara kita," jelas Din.
Menurutnya, ini semua telah mengkristalkan dan memantapkan keyakinan lebih 150 tokoh bangsa, dan masih banyak lagi yang akan bergabung dalam KAMI untuk berjuang.
"Tidak ada jalan lain kita harus bersatu untuk menyuarakannya," ungkap Din.
Dia pun bersyukur jelang deklarasi 18 Agustus 2020, KAMI sudah mendapatkan syarat dukungan dari banyak daerah bahkan luar ngeri.
Ia menjelaskan sudah terbentuk KAMI di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur hingga Gorontalo.
"Kami juga sungguh terharu telah terbentuk KAMI di luar negeri oleh warga negara Indonesia di mancaengara baik di Amerika Serikat, ada KAMI USA, Australia, Selandia Baru, Qatar, Swiss, Taiwan dan beberapa negara lainnya," kata Din.
Pihaknya sangat terharu dan berbangga hati karena gerakan KAMI mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.
Dia memprediksi dalam beberapa hari sebelum deklarasi akan bermunculan lagi. Baik itu yang menggunakan istilah KAMI, maupun aliansi pendukung KAMI, yang terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan.
"Kami juga mendapat dukungan dari yang menyatakan aspirasi oleh berbagai koalisi dan aliansi yang sudah ada sebelumnya," pungkas Din. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy