jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk menempati posisi di Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembidaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Din menceritakan, bahwa beberapa waktu lalu dirinya bertemu dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Dalam pertemuan itu, Pramono menyampaikan penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk Din.
BACA JUGA: Please, Jangan Sampai Pemerintah Mengusik Muhammadiyah
Namun, penugasan itu bukan di UKP-PIP. “Jadi memang ada tugas lain yang menyangkut negara," ujar Din kepada JawaPos.com, Kamis (8/6).
Pria asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengaku tidak bisa menolak tugas dari Presiden Jokowi. Sebab, katanya, jabatan merupakan amanah yang harus dikerjakan secara baik.
BACA JUGA: Amien Rais Terseret Kasus Alkes, Warga Muhammadiyah: Jangan Bangunkan Macan Tidur
Karenanya Din menegaskan, dirinya tak pernah menolak posisi di Dewan Pengarah UKP-PIP yang dipercayakan padanya bersama delapan tokoh lainnya. "Kalau ada tugas negara bagi saya tidak bisa menolak," katanya.
Sebelumnya nama Din memang disebut-sebut masuk dalam Dewan Pengarah UKP-PIP. Namun, namanya mendadak digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.
BACA JUGA: Berapa Kader Muhammadiyah Ikut Aksi Bela Ulama Besok?
Alhasil, ada sembilan tokoh di Dewan Pengarah UKP-PIP. Megawati Soekarnoputri duduk sebagai ketua Dewan Pengarah UKP-PIP.
Sedangkan delapan tokoh lainnya adalah KH Ma’ruf Amin, Ahmad Syafii Maarif, Try Sutrisno, KH Said Aqil Siroj, Andreas A Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek dan Moh Mahfud MD. Presiden Jokowi telah melantik Dewan Pengarah UKP-PI di Istana Negara, Rabu (7/6).(cr2/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Negara-Negara Arab Ribut, Umat Islam Sedunia Rugi
Redaktur : Tim Redaksi