jpnn.com - JAKARTA – Pengamat ilmu politik FISIP UI Panji Anugrah Permana menilai perkembangan politik di parlemen maupun pemerintahan yang merupakan hasil Pemilu 2014 ini kedepannya akan terus memburuk.
Panji beralasan, dalam Pileg 2014 sebanyak 13 persen yang berimigrasi politik dari elite lokal ke pusat di DPR RI terdiri dari keluarga elite partai, keluarga pejabat, dan oligarki pengusaha. Bahkan tokoh atau figur populer termasuk artis juga terkalahkan.
BACA JUGA: Makin Sibuk, Kesehatan SBY Terganggu
”Hal ini akan berimplikasi kepada fungsi dan tugas di DPR RI,” ujar Panji dalam perspektif Indonesia ’Wajah Baru Parlemen : DPR dan DPD RI Kita’ bersama anggota DPD RI Abdul Gafar Usman dan penulis buku ’Pemilu Indonesia’ Harun Husen di komplek DPR RI Jakarta, Jumat (29/8).
Ditambahkan Panji, 42 persen caleg terpilih ternyata berlatar belakang tidak jelas. Semua itu akibat proses rekrutmen yang buruk dari setiap parpol yang bersangkutan, ditambah penyelenggaraan pemilu juga buruk. Karena itu, menurut Panji, sistem pemilu harus dibenahi baik partai maupun penyelenggara pemilu.
BACA JUGA: Jokowi Butuh 1.000 Triliun per Tahun
Misalnya sistem dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Meskipun awalnya system proporsional terbuka itu untuk mendekatkan caleg dengan konstituennya, namun faktanya semakin merejalelanya politik uang, kecurangan, dan jual-beli suara. Menurutnya apa yang dilakukan dalam pemilu di negara-negara Barat itu tidak serta-merta diterapkan di Indonesia, karena kondisi masyarakat di Indonesia belum siap.
”Di sisi lain, kalau imigrasi elite lokal ke pusat itu terus dibiarkan dan mereka berkecenderungan untuk mengamankan elite lokal yang juga kerabatnya, maka wajah DPR RI ke depan akan semakin buruk. Dan akan lebih buruk lagi kalau Koalisi Merah Putih yang banyaknya 63 persen di DPR RI ini tetap solid berhadapan dengan 37 persen Koalisi Jokowi-JK, maka dinamika politiknya akan semakin memburuk, karena pertarungannya akan sengit sekali,” beber Panji.
BACA JUGA: Mega Keluhkan Dominasi KMP di DPR
Demikian pula dengan pertarungan antara DPR RI dan pemerintahan Jokowi-JK bersama koalisinya di parlemen. Ia menilai kalau Koalisi Merah Putih solid dan kompak, maka Jokowi-JK dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program-program pemerintahannya. Sebab kalau semua program pemerintah di DPR RI dihambat alias deadlock, maka pemerintah tak bisa bergerak. ”Maka saat itulah ketangguhan lobi koalisi Jokowi-JK untuk melancarkan jalannya pemerintahan diuji,” tukasnya.
Sementara anggota DPD RI Abdul Gafar Usman mengaku optimis akan peranan DPD, meski dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) kewenangannya belum seratus persen sama dengan DPR. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan saja sebuah lembaga dan UU yang secara kasat mata adalah mati, melainkan kehadiran DPD RI sebagai langkah politik untuk menjaga NKRI dan memperkuat hubungan pemerintahan pusat dan daerah.
”Setiap ada masalah justru akan selalu ada peluang, meningkatkan intensitas komunikasi politik struktural, vertikal, dan horisontal, serta bagaimana kinerja DPD apakah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat daerah atai tidak?” lontarnya.
Sedangkan Harun mengatakan untuk memperbaiki wajah DPR dan pemerintahan caranya mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup. ”Dengan begitu, partai bisa merekrut kader-kader yang berkualitas, integritas, kapabilitas, dan memiliki etika yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mengubah system pemilu kata Harun sangat penting, karena pemilu 2019 nanti akan berlangsung serentak antara Pilpres, Pileg dan Pilkada. Ia beralasan aka nada kebingungan melanda pemilih ketika Pemilu serentak dilakukan, akibatnya akan semakin banyak caleg yang berkwalitas rendah yang lolos ke Senayan karena rakyat sulit menyeleksinya.
”Rakyat kalau disuruh memilih banyak wajah caleg, mereka pasti bingung. Lah Pemilu yang sekarang saja banyak yang bingung, apalagi serentak. Pengetahuan rakyat pada caleg juga rendah, dan tak menjamin akan kwalitas dan moralitas caleg. Sekali lagi, mekanisme partai itu harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemen PAN-RB Tegaskan Tak Ada Pendaftaran CPNS via Pos
Redaktur : Tim Redaksi