jpnn.com, JAKARTA - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebut total keseluruhan subsidi BBM Solar hanya lima persen yang dinikmati oleh rumah tangga miskin, Pertalite hanya dinikmati 20 persen oleh rumah tangga miskin.
Area Manager Communication, Ralation & CSR Sumbagut PT. Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria mengatakan BBM subsidi banyak dinimati oleh kalangan masyarakat mampu.
BACA JUGA: Sambut Natal dan Tahun Baru, Pertamina Pastikan Stok BBM dan LPG Aman di Kalbar
"Pemberian subsidi BBM dapat memberikan efek positif seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata August.
Hal itu dikatakan August dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Perubahan Sumatera Utara bertajuk Subsidi Tepat Sasaran dan Akselerasi Pemerataan Pembangunan, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/12).
BACA JUGA: Aksi Jaringan Sandiaga Uno Bagikan Voucer BBM Murah Untuk Ojol di Jakbar, Cuma Rp 4 Ribu
Menurutnya, pemberian subsidi layaknya dua mata koin. Kebijakan ini yidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga dampak negatif, karena akan menimbulkan pelebaran defisit fisikal.
Oleh karena itu, subsidi harus dilakukan dengan tepat sasaran dengan optimalisasi anggaran negara bagi belanja produktif.
BACA JUGA: Pertamina Jamin stok BBM di Aman Terkendali Selama Libur NataruÂ
“Oleh sebab itu, pemberian subsidi BBM harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan masalah, dalam hal ini pemerintah harus berusaha mencari cara agar ketepatan subsidi dapat berjalan," ungkapnya.
Pemerintah juga harus menerbitkan kebijakan subsidi BBM secara tepat sasaran. Sebab, secara umum permintaan energi di Asia Tenggara akan tumbuh sampai dengan 60 persen dari 2018 sampai dengan 2040.
Permintaan minyak di asia tenggara melampaui sembilan juta barel per hari pada 2040 meningkat dibandingkan permintaan saat ini yang sebesar 6.5 juta barel perhari.
Kesenjangan yang semakin lebar antara kemampuan produksi dan proyeksi kebutuhan migas akan menyebabkan membengkaknya defisit perdagangan energi asia tenggara.
August menyebutkan kondisi tersebut berdampak pada anggaran pemerintah. "Terutama jika kebijakan subsidi tepat berlaku yang membuat konsumen harga energi lebih rendah dari pada yang seharusnya," jelasnya.
Sekretaris MES Kabupaten Deli Serdang Ahmad Muhajir mengatakan pemerintah perlu menyertakan masukan dari semua kalangan termasuk akademisi dan mahasiswa dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Pemberian subsidi BBM harus menjadi proses menuju arah perubahan yang lebih baik.
Mahasiswa berperan aktif dan selalu berkoordinasi kepada stakeholder, salah satu caranya adalah dialog seperti saat ini. Sinkronisasi antara pengusaha bisnis, pemerintah dan masyarakat juga amat penting dalam akselerasi pemerataan pembangunan.
"Dengan hal itu, pemerintah diharuskan untuk membangun infrastruktur pendistribusian BBM Subsidi harus mendekat ke pemukiman nelayan, pelabuhan atau lokasi tambatan perahu nelayan kecil," tegasnya.
Kebijakan yang diharapkan inovasi dan terobosan pelayanan pendistribusian BBM bagi nelayan kecil, seperti menambah titik pelayanan SPBUN/SPDN di lokasi/sentra nelayan Mempermudah pendirian SPBUN/SPDN.
"Juga menyediakan tangki pengisian BBM subsidi yang dapat berpindah-pindah. Membuat model baru Perta Nelayan sebagai sub penyalur resmi BBM subsidi berskala kecil, mudah perizinan, dan terjangkau modal," pungkas Muhajir.
Ketua PKC PMII Sumatera Utara Muhammad Tarmizi mengungkapkan mahasiswa Sumatera Utara mendukung penuh upaya pemerintah dalam menyalurkan subsidi yang tepat sasaran. Itu demi terwujudnya perputaran ekonomi yang stabil ditengah masyarakat.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul