JAKARTA - Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) oleh anggota Komisi IV DPR RI diminta dikaji ulang. Alasannya, program tersebut dinilai tidak berhasil karena selalu menimbulkan masalah. Apalagi fakta di lapangan, yang menerima raskin justru bukan warga miskin.
"Masalah raskin ini dari tahun ke tahun tetap sama. Mulai dari kualitas berasnya yang jelek sampai penerima yang tidak tepat sasaran," kata Agung Jelantik, anggota Komisi IV DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Senin (14/1).
Dia menilai, ada salah persepsi dari kalangan masyarakat tentang beras raskin. Beras yang harusnya berkualitas baik, malah diidentikkan dengan beras kualitas buruk. Padahal beras raskin harganya cukup tinggi.
"Beras raskin itu beras subsidi, bukan beras kualitas jelek. Masak pemerintah tega menzalimi rakyatnya dengan memberikan beras penuh kutu dan ulat?," kritiknya.
Beras raskin, lanjutnya, merupakan beras subsidi dari pemerintah yang harusnya kualitasnya baik. Apalagi anggaran subsidi untuk beras ini sangat besar.
"Tidak adilkan kalau beras subsidi ini dikonotasikan dengan beras yang tidak layak konsumsi. Itu dibeli dengan uang negara loh, jadi jangan ada lagi masyarakat miskin yang dibagikan beras raskin dengan kualitas jelek," tegasnya.
Hal sama diungkapkan Honing Sany. Anggota Komisi IV ini malah menyebut program raskin cacat sejak lahir sehingga sulit disembuhkan. Langkah paling tepat menurut dia adalah melakukan evaluasi lagi apakah program tersebut masih relevan diberlakukan.
"Program yang sudah cacat sejak lahir dibikin apapun tetap hasilnya jelek. Beras raskin hanya memberikan celah untuk kongkalikong di tingkat distribusi dan di titik bagi," ujarnya.
Perlunya evaluasi juga diungkapkan Agung Jelantik. Kata dia, daripada uang negara banyak tersita untuk subsidi beras raskin, lebih baik program tersebut ditinjau kembali. (esy/jpnn)
"Masalah raskin ini dari tahun ke tahun tetap sama. Mulai dari kualitas berasnya yang jelek sampai penerima yang tidak tepat sasaran," kata Agung Jelantik, anggota Komisi IV DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Senin (14/1).
Dia menilai, ada salah persepsi dari kalangan masyarakat tentang beras raskin. Beras yang harusnya berkualitas baik, malah diidentikkan dengan beras kualitas buruk. Padahal beras raskin harganya cukup tinggi.
"Beras raskin itu beras subsidi, bukan beras kualitas jelek. Masak pemerintah tega menzalimi rakyatnya dengan memberikan beras penuh kutu dan ulat?," kritiknya.
Beras raskin, lanjutnya, merupakan beras subsidi dari pemerintah yang harusnya kualitasnya baik. Apalagi anggaran subsidi untuk beras ini sangat besar.
"Tidak adilkan kalau beras subsidi ini dikonotasikan dengan beras yang tidak layak konsumsi. Itu dibeli dengan uang negara loh, jadi jangan ada lagi masyarakat miskin yang dibagikan beras raskin dengan kualitas jelek," tegasnya.
Hal sama diungkapkan Honing Sany. Anggota Komisi IV ini malah menyebut program raskin cacat sejak lahir sehingga sulit disembuhkan. Langkah paling tepat menurut dia adalah melakukan evaluasi lagi apakah program tersebut masih relevan diberlakukan.
"Program yang sudah cacat sejak lahir dibikin apapun tetap hasilnya jelek. Beras raskin hanya memberikan celah untuk kongkalikong di tingkat distribusi dan di titik bagi," ujarnya.
Perlunya evaluasi juga diungkapkan Agung Jelantik. Kata dia, daripada uang negara banyak tersita untuk subsidi beras raskin, lebih baik program tersebut ditinjau kembali. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KSPI Minta Ketum Apindo Berhenti Mengeluh UMP di Media
Redaktur : Tim Redaksi