jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyatakan lembaga DPD RI selalu berupa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan berupaya menjaga prinsip check and balance di antara lembaga negara lainnya.
Hal ini disampaikan Sultan setelah dinobatkan sebagai Senator Kritis dan Prodemokrasi oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) pada Senin (2/10) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: LaNyalla: DPD RI & Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
DPD RI secara kelembagaan selalu konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Yang pertama, Sultan secara pribadi menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada rekan-rekan KWP karena tidak bisa hadir secara langsung pada acara yang luar biasa ini.
BACA JUGA: Peringati HUT ke-19 DPD RI, LaNyalla Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat
Sebab, pada saat yang sama hari ini Sultan bersama Presiden Jokowi dan pimpinan lembaga negara lain mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta - Bandung.
“Kami menghormati dan menyikapi Penghargaan dari organisasi dan rekan-rekan wartawan Parlemen sebagai sebuah pengingat moral. Bahwa sebagai wakil masyarakat daerah yang diamanahkan menjadi pimpinan lembaga DPD RI untuk selalu mawas diri dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional secara konsisten,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
BACA JUGA: Dapat Penghargaan Sebagai Legislator Aspiratif dan Humanis, Sufmi Dasco Merespons Begini
KWP, kata Sultan, tentu memiliki penilaian dan kajian yang objektif dalam menentukan nominator penghargaan.
Sultan mengapresiasi upaya KWP dalam melakukan kontrol dan meneropong kinerjanya selama ini.
“Sebagai sesama pilar demokrasi, KWP dan DPD RI harus saling mendukung dan menguatkan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menjadi pers yang objektif dan legislator yang kritis adalah dua hal yang langka di era demokrasi liberal,” ujar Sultan.
Oleh karena itu, Sultan berharap KWP sebagai komunitas pers di parlemen juga bertanggung jawab memberikan informasi dan edukasi politik bagi masyarakat.
Salah satunya melalui mekanisme kontrol yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada publik figur yang dinilai signifikan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari