jpnn.com, JAKARTA - Ribuan honorer Satpol PP batal mengepung Kantor Gubernur Jawa Barat yang rencananya dilaksanakan hari ini, 16 Januari.
Pembatalan demo R2 dan R3 termasuk 2 ribu lebih honorer Satpol PP itu setelah Sekda Jabar Herman Suryatman mengeluarkan surat saktinya yang intinya memperjuangkan honorer.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Tahap 2 Diperpanjang, Akun Honorer Database Tetap Terkunci, Zonk!
"Tengah malam pukul 00.30 kami dipanggil Pak Sekda dan dihadiri perwakilan DPRD Jabar. Alhamdulillah aspirasi kami diterima," kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Kamis (16/1).
Dalam pertemuan tersebut baik Sekda Herman maupun DPRD merespons positif, bahkan langsung ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat undangan rapat koordinasi optimalisasi penataan non-ASN.
BACA JUGA: Pak Rudy: Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Tinggal Dibuatkan SK-nya Saja
Rakor optimalisasi ini dilaksanakan pada 20 Januari dengan melibatkan Badan Kepercayaan Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se-Jabar
Selain itu, lanjut Fadlun, tanggal 22 Januari, DPRD akan mengundang BKD/BKPSDM se-Jabar di Gedung DPRD.
BACA JUGA: Honorer Database BKN jadi PPPK Penuh Waktu Bertahap Hingga 2026
"Demo di kantor gubernur ditunda karena Sekda Jabar akan memanggil kepala BKD/BKPSDM se-Jabar akan dirapatkan Senin (20/1) untuk membahas mengenai penyelesaian honorer Satpol-PP," jelas Fadlun
Jadi, tambahnya, Sekda akan memfasilitasi ke tingkat pusat dan memperjuangkan penyelesaian honorer Satpol-PP
Sekda Herman yang dihubungi JPNN secara terpisah mengatakan, sengaja mengambil pendekatan persuasif untuk menangani masalah honorer. Semua aspirasi didengar dan kemudian ditindaklanjuti.
Mantan karo humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini dikenal cukup dekat dengan tenaga honorer. Setiap kali ada demo di KemenPAN-RB, Herman yang berada di garis depan.
"Memang masalah honorer ini sudah lama ya. Tanggal 20 Januari kami akan rakor bersama BKD/BKPSDM se-Jabar untuk optimalisasi tenaga honorer dalam pengangkatan PPPK tahap 2. Mohon bersabar, kami akan mencari jalan terbaik untuk honorer database BKN," pungkas Sekda Herman. (esy/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad