JAKARTA - Nasib 251 honorer kategori satu (K1) di Pemko Medan mulai ada titik terang. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan proses audit tujuan tertentu (ATT) terhadap data-data 251 honorer dimaksud.
Hasilnya, dipastikan tidak seluruhnya lolos untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Yang akan diangkat jadi CPNS hanya yang dinilai memenuhi kriteria (MK).
Bagi yang tidak memenuhi kriteria (TMK), sebagian dilimpahkan masuk ke data honorer K2 yang harus mengikuti seleksi tertulis sesama honorer K2, untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
"Hasil ATT sudah selesai termasuk Medan. Ada yang MK, ada yang TMK," ujar Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Naptalina Sipayung, SH., MAP, kepada JPNN di Jakarta, kemarin.
Hanya saja, belum disebutkan secara persis, berapa honorer K1 Pemko Medan ini yang lolos dan berapa yang gagal. Naptalina menyebutkan, hasil ATT ini akan dilaporkan dulu ke Menpan-RB Azwar Abubakar, sebelum diserahkan ke daerah.
"Jadi prosentasenya (yang gagal, red) belum diketahui karena akan dilaporkan ke Menpan sekitar akhir Maret atau paling lambat awal April," ujar Naptalina. (sam/esy/jpnn)
Hasilnya, dipastikan tidak seluruhnya lolos untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Yang akan diangkat jadi CPNS hanya yang dinilai memenuhi kriteria (MK).
Bagi yang tidak memenuhi kriteria (TMK), sebagian dilimpahkan masuk ke data honorer K2 yang harus mengikuti seleksi tertulis sesama honorer K2, untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
"Hasil ATT sudah selesai termasuk Medan. Ada yang MK, ada yang TMK," ujar Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Naptalina Sipayung, SH., MAP, kepada JPNN di Jakarta, kemarin.
Hanya saja, belum disebutkan secara persis, berapa honorer K1 Pemko Medan ini yang lolos dan berapa yang gagal. Naptalina menyebutkan, hasil ATT ini akan dilaporkan dulu ke Menpan-RB Azwar Abubakar, sebelum diserahkan ke daerah.
"Jadi prosentasenya (yang gagal, red) belum diketahui karena akan dilaporkan ke Menpan sekitar akhir Maret atau paling lambat awal April," ujar Naptalina. (sam/esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Enam Polisi di Polda Kepri Dipecat
Redaktur : Tim Redaksi