JAKARTA - Peneliti senior Indonesian Coruption Watch (ICW), Ade Irawan mengingatkan pemerintah agar program pengentasan kemiskinan yang didanai uang negara tidak dikorupsi. Sebab nyatanya, persoalan kemiskinan tidak terselesaikan tapi justru korupsi semakin menggila.
"Saya berani jamin semua APBD itu ada program pengentasan kemiskinan. APBN pun setiap tahun begitu. Hasilnya nihil kan," ucapnya, Minggu (20/5).
Ade mengkhawatirkan program Indonesia Babas Keluarga Miskin hanya sebagai saluran mencari dukungan politik saja. Membuat masyarakat terbuai oleh janji pemerintah. Padahal, katanya menambahkan, tak jarang progam kemiskinan itu diambil dari dana pinjaman. Bentuknya bisa berbagai macam, dari hibah sampai pinjaman lunak. Prinsipnya sama, tidak gratis.
"Kalau nanti program Indonesi Bebas Keluarga Miskin malah membuat tambah utang, kan itu bukan berarti berkurang kemiskinan," terangnya sambil tertawa.
Target dan program pemerintah untuk mengentaskan keluarga miskin pada 2025 juga diragukan Dekan FISIP UI, Prof. Bambang Shergi Laksmono. Menurut dia, pemerintah punya kelemahan yang sangat fatal dalam setiap program yang berkaitan dengan isu kemiskinan, terutama soal konsistensi terhadap program tersebut.
"Tak bisa dipungkiri program Indonesia Bebas Keluarga Miskin itu sangat baik. Tapi apakah target 2025 itu bisa realistis?" ujar Bambang Shergi saat dihubungi INDOPOS di Jakarta, Minggu (20/5).
Pengamat sosial UI ini menerangkan, program kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejatinya merupakan hal yang tidak aneh. "Dalam konteks bernegara memang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya," pungkasnya.(cdl/rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Identifikasi Jenazah Tuntas
Redaktur : Tim Redaksi