Dalam paparannya kemarin (6/12), Mendikbud Mohammad Nuh menuturkan tidak perlu dipersoalkan jika mereka sudah menentukan tema pembelajaran SD walaupun uji publik masih berjalan. "Nanti (setelah uji publik, red) perubahan tidak terlalu signifikan," kata menteri asal Surabaya itu.
Nuh mengatakan jika pembelajaran di SD akan berjalan dengan adanya tema-tema tertentu. Di setiap tema ini, nantinya akan bercampur seluruh mata pelajaran yang diajarkan ke siswa. Dengan demikian, siswa tidak lagi terbebani dengan buku yang banyak. Para siswa hanya membawa satu buku sesuai tema yang ditetapkan saja
"Tema pertama untuk kelas 1 SD sudah kita tetapkan. Temanya, Diriku; Jujur, Disipilin, dan Bersih," tutur Nuh. Dalam tema tersebut, para guru kelas akan menjabarkan muatan-muatan mata pelajaran lainnya. Seperti matematika, bahasa Indonesia, PPKn, IPA, maupun IPS.
Dengan kondisi itu, Nuh mengklarifikasi jika muatan mata pelajaran IPA maupun IPS dihapus di jenjang SD. "Secara namanya mungkin iya nanti tidak ada. Tetapi secara substansi (IPA dan IPS, red) tetap diajarkan ke siswa," jelas mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu.
Menurut Nuh, setiap tema tertuang dalam satu buku. Setiap tema rata-rata berdurasi antara tiga hingga empat pekan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tema-tema yang akan ditetapkan Kemendikbud berikutnya. Dia mengatakan mengintegrasikan sejumlah mata pelajaran dalam satu tema di jenjang SD tidak sulit. Sebab pada jenjang ini berlaku guru kelas.
Melalui sistem tematik integratif ini, Nuh juga menegaskan tentang sistem baru pengadaan buku pelajaran. Dia mengatakan para guru nanti akan dipegangi buku panduan induk (buku babon) untuk pendidik dan peserta didik. Nuh juga menegaskan konten dari buku babon itu ditetapkan Kemendikbud. Pihak penerbit hanya berwenang menggandakan saja.
Nuh berjanji tidak akan melepas kurikulum ini begitu saja. Dia mengatakan tetap akan mengawal para guru untuk menjalankannya. Cara ini diambil karena kecenderungan selemana ini para guru tetap menjalankan pengajaran yang sama, walaupun kurikulumnya berubah-ubah. "Kita tentu berharap kurikulum ini berjalan hingga implementasinya," ucap Nuh.
Persilahkan DPR Menolak
Kemendikbud mencium ada gerakan penolakan kurikulum baru dari kalangan politisi di DPR. Dia mengatakan silahkan jika panitia kerja (panja) kurikulum DPR keberatan atau bahkan menolak kurikulum baru yang disusun pemerintah.
"Kurikulum ini bukan ranahnya politik. Tidak perlu dipolitisasi," tegas Nuh. Dia mengatakan jika kurikulum ini murni kegiatan akademik dan menjadi wewenang pemerintah. Namun dia tetap akan menghormati pihak DPR. Diantara dengan menggelar petemuan sosialisasi kurikulum baru kepada panja kurikulum DPR.
Menurutnya jika pemicu penolakan itu adalah urusan ketidaksiapan implementasi, tidak perlu sampai membatalkan kurikulum baru. Sebaliknya, cukup dengan menggenjot kemampuan guru-guru secara berkala. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunakan Metode E-Learning di UAS
Redaktur : Tim Redaksi