"Setiap akan melakukan operasi pasar, Bulog selalu dihadapkan dengan berbagai kendala. Apalagi jadwalnya bukan ditentukan Bulog," ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Bulog, Senin (19/3).
Penentuan jadwal operasi pasar, lanjutnya, kalau di pusat tentukan Menteri Perdagangan. Sedangkan di daerah oleh gubernur, bupati/walikota. Yang terjadi di lapangan, banyak bupati/walikota menolak diadakannya operasi pasar.
"Saya tidak mengerti kenapa para kepala daerah ini menolak jika Bulog menggelar operasi pasar," keluhnya.
Jika operasi pasar banyak ditentang pemda, berbeda dengan raskin. Menurut dia, tak sedikit pemda yang malah menggratiskan beras untuk masyarakat miskin itu. Meski ada juga pemda yang menarik dana raskin lebih dari ketetapan pemerintah Rp 1600 per kilo.
"Laporan kalau raskin dijual lebih dari Rp 1600 per kilo memang ada. Tapi cukup banyak juga pemda yang menjual dengan harga sama atau di bawah Rp 1600. Bahkan sampai ada yang memberikan raskin gratis," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Pemerintah Naikan Harga BBM
Redaktur : Tim Redaksi